METROPOLITAN - Simpang siurnya data nelayan yang diajukan mengakses sejumlah bantuan pemerintah disinyalir tidak menggunakan update data dari Rukun Nelayan atau DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi. ”Sejak lama bantuan kepada nelayan selalu menggunakan data dan melibatkan Rukun Nelayan atau HNSI. Kami menyesalkan untuk bantuan dana paceklik tahun ini dari provinsi sama sekali tidak melalui lembaga resmi nelayan,” kata Ketua DPC HNSI Kabupaten Sukabumi H Dede Ola.
Menurutnya, bukan substansi bantuan dan siapa yang menyalurkannya. Hanya saja ia menyayangkan bantuan tersebut ada yang mengklaim pihak lain. ”Seolah-olah bantuan tersebut bukan pengajuan HNSI,” jelasnya.
Polemik tersebut mengemuka setelah Kelompok Nelayan Cipatuguran binaan Rukun Nelayan Cipta Mandiri mengeluhkan tidak tepat sasarannya bantuan paceklik nelayan. Padahal nelayan binaan tersebut merupakan nelayan riil dan berkartu nelayan.
Menurut Ketua Rukun Nelayan Ibong, nelayan di bawah binaannya merupakan nelayan aktif dan produktif. ”Tapi ketika ada bantuan banyak anggotanya tidak kebagian,” keluhnya. Berdasarkan data HNSI, pengajuan bantuan paceklik untuk nelayan Kabupatem Sukabumi diajukan sejak 2015. ”Namun berapa realisasi bantuan tahun ini, kami belum punya data laporannya,” sesalnya. (sop/ade/ram/run)