Pengusaha Jasa Konstruksi Diminta Daftar ke Aplikasi Sikap

METROPOLITAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri me­mastikan pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan bagian dari pengelolaan keu­angan negara. ”Jadi perlu pen­gaturan tata kelola dan akun­tabilitas serta berperan penting dalam pelaksanaan pembangu­nan nasional,” katanya saat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah bagi Pelaku Usaha yang diikuti Anggota Jasa Konstruksi di Kabupaten Suka­bumi di Hotel Sukabumi Indah Salabintana, kemarin. ­ Dikatakan Sekda, terkait dengan hal tersebut Pada tanggal 22 Maret 2018 telah diterbitkan Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan peng­ganti dari Perpres No 54/2010. ”Salah satu kebijakan dalam Perpres ini adalah terben­tuknya Unit Kerja Pengadaan/Barang Jasa (UKPBJ) di ke­menterian/lembaga/ pemerin­tah daerah yang menjadi pu­sat unggulan pengadaan, sehingga bisa menjadi pendo­rong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa,” ungkapnya. Sekda menegaskan, penyel­enggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektro­nik menggunakan sistem in­formasi yang terdiri atas Sis­tem Pengadaan Secara Elek­tronik (SPSE) dan sistem pendukung. Untuk itu kepada kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta kepala bagian Penga­daan Barang dan Jasa agar memfasilitasi pelaku usaha dalam pelaksanaannya. ”Di 2019 diharapkan seluruh proses pengadaan barang/jasa harus sudah mengguna­kan sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga para pelaku usaha dapat mem­persiapkan diri dengan se­gera mendaftarkan perusa­haannya dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (Sikap),” tegasnya. (ade/els)