METROPOLITAN – Megaproyek pembangunan Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) mendapat kritikan tajam dari Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Yus Fitriadi. Menurutnya, pembangunan jalur yang menjadi poros yang memotong jalur utara-selatan itu rawan terjadinya kebocoran anggaran.
Kebocoran anggaran yang biasa terjadi berawal dari lelang program lalu akan berlanjut kepada spesifikasi material. proses pembebasan lahan. ”Kalau melihat potensi kebocoran sebuah proyek infrastruktur pemerintah, berawal dari lelang program, di situ sudah bisa dilihat potensi kebocoran anggaran. Setelah itu pada spesifikasi material, terus pada aspek pembebasan lahan dan pada waktu pengerjaan,” katanya kepada Metropolitan.
Untuk pembiayaan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut Yus, harus dilihat dulu status kewenangan jalan tersebut. Apakah milik pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah daerah. Soal pembangunan yang memakan waktu sampai 2023, jangan sampai faktor political budgeting memengaruhi target pembangunan. ”Selain itu, ada juga faktor-faktor pragmatis seperti proyek fee yang belum clear. Sehingga kalau ini yang menjadi faktornya, saya memandang harus ada upaya untuk membuka faktor lamanya pembangunan infrastruktur jalan tersebut,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa proyek mega Bumi Tegar Beriman itu harus dikawal ketat sampai tuntas agar kebocoran yang dijabarkan dirinya tidak terjadi. Sebelumnya, Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor R Soebiantoro mengatakan, proses pembebasan lahan untuk Jalan Bomang sudah 90 persen. Sekarang sedang berlangsung pekerjaan pembangunan jembatan dua bentangan di daerah Kahuripan. ”Sesuai target di masa pimpinan Bu Ade Yasin dan Pak Iwan Setiawan, jalur Kahuripan-Bojonggede sudah tersambung, Insya Allah. Mohon dukungan,” pungkasnya. (cr2/b/els/run)