METROPOLITAN - Lima hari jelang pelantikan, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menyentil 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih. Selain soal tunjangan, Kopel membeberkan pekerjaan rumah yang harus dilakukan para wakil rakyat setelah resmi dilantik pada 27 Agustus nanti. Berdasarkan data Kopel, anggaran besar itu dialokasikan untuk anggaran komunikasi Rp171 juta, anggaran pelatihan Rp3,5 miliar, anggaran penyusunan perda Rp5,9 miliar, tunjangan perumahan Rp330 juta, anggaran konsultasi dan studi banding Rp8,1 miliar, pakaian dinas Rp493 juta dan anggaran reses Rp2,1 miliar.
Jumlah tersebut belum termasuk fasilitas dan tunjangan lainnya seperti tunjangan beras, tunjangan kesehatan dan lainnya. Jika ditotal plus gaji, per anggota dewan mengantongi sekitar Rp20 juta setiap bulannya. “Dengan jumlah segitu harusnya jangan malas. Misal rumah jauh, tapi kan ada tunjangan perumahan. Dia bisa ambil dekat dengan DPRD, jadi nggak bisa alasan. Komunikasi ke masyarakat juga harus lancar, misal lewat telepon saja ada tunjangan komunikasi,” kata Divisi Riset dan Anggaran Kopel Indonesia, Anwar Razak, saat diskusi dengan tema ‘Peta DPRD Baru untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas’ di Warkop Migliore Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin.
Menurutnya, anggara tersebut memang digelontorkan agar kinerja dewan lebih maksimal. Uang yang dikeluarkan harus sebanding dengan kinerja para wakil rakyat. “Ini output-nya sebenarnya menuntut kinerja. Jadi dengan uang yang keluar harus sebanding dengan kerjanya,” ungkapnya.
Hasil catatan Kopel, setidaknya ada empat poin yang menjadi tuntutan bagi dewan yang baru nanti. Pertama adalah soal angka stunting atau gizi buruk yang masih tinggi di Kabupaten Bogor. Hingga kini ada sekitar 1,6 juta anak yang menderita stunting. Kedua, jumlah sekolah rusak terus bertambah. Saat ini ada 6.957 ruang kelas yang rusak.
Masalah pelayanan lainnya soal pencetakan KTP elektronik. Layanan catatan sipil dianggap tak memiliki standar karena bisa satu bulan lamanya. Begitu juga untuk layanan perizinan. Di luar permasalahan itu, dengan komposisi yang ada saat ini yaitu 23 anggota dewan lama dan 32 anggota dewan baru, Anwar juga tak menjamin para anggota dewan yang baru bisa membawa perubahan. Apalagi dengan dinamika yang diprediksi akan adem ayem saja selama lima tahun mendatang. “Maka kami memiliki rekomendasi orientasi awal lebih banyak kepada tata kelola pemerintahan dan tatib (tata tertib) yang terbuka serta pelatihan para anggota DPRD dilakukan di Bogor saja dengan study case problem publik Bogor,” katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor 2019-2024 dari PAN, Larasati Widyaningsih, mengaku untuk memperbaiki pandangan terhadap anggota DPRD itu memang susah karena kinerjanya yang tidak dapat dilihat. “Memang dari zaman kampanye, saya tidak mau janji ini itu ya. Tapi nanti akan dibuktikan saat kita sudah duduk di kursi dewan dengan mengeluarkan peraturan yang prorakyat,” katanya kepada Metropolitan.
Politisi berusia 29 tahun itu menilai memang tidak dapat mengubah sebuah hal jika hanya dilakukan sendiri. Terlebih lagi periode ini adalah pertama kalinya ia turun ke dunia politik. Karena itu, nantinya ia akan mencoba mengajak masyarakat, khususnya di dapilnya, untuk lebih kritis terhadap kinerja dewan. “Yang penting itu harus jelas kerjanya. Komunikasi terhadap masyarakat juga harus dijaga. Kita sebagai perwakilan mereka tidak boleh menutup diri dari mereka,” jelasnya. (cr2/c/els/run)