METROPOLITAN - Ketua Komisi II Fraksi Golkar Kabupaten Sukabumi Deni Gunawan menyebut pihak developer menjadi biang kerok belum diserahkannya fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah. ”Seharusnya ketika proses pembangunan, baik perumahan maupun properti selesai, maka penyerahan fasos dan fasum segera diselesaikan,” kata Deni saat rapat kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, kemarin. Hal itu, lanjutnya, pernah menjadi pembahasan. Pihak developer seperti bertele-tele dalam penyerahan fasos fasum yang harusnya diserahkan kepada pemerintah. ”Ada kalanya kita terbentur aturan. Semisal ada perumahan yang sudah berjalan 15 tahun, itu tidak akan tersentuh,” tuturnya. Deni mengaku sebagai komisi yang bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan tersebut akan terus mengawal dan memperdalam permasalahan penyelesan fasos dan fasum yang belum terselesaikan dalam rapat-rapat selajutnya. Pihaknya juga mengaku tengah melakukan safari, mengingat banyak dari anggota Komisi II yang diisi wajah baru sehingga perlu pengenalan. ”Kami akan terus kawal dan memperdalam permasalahan penyelesaian dengan mitra kami di Komisi II ini supaya bisa langsung bekerja secara utuh lima tahun ke depan,” jelasnya. Deni mengaku siap mendorong pemerintah dan dinas terkait agar hal tersebut bisa terselesaikan. ”Kalau aturan seperti itu, lebih kepada dinas terkait. Ya kami dalam fungsi pengawasan memang selalu mendorong kepada dinas terkait untuk melakukan dan menyikapi hal-hal yang melanggar aturan,” imbuhnya. Deni berharap ada perubahan signifikan, terutama di Komisi II. Mengingat pembangunan di Kabupaten Sukabumi yang luar biasa luasnya ditambah dengan infrastruktur yang panjang sehingga bisa tersentuh secara berkala. ”Kami berharap ada perubahan yang signifikan,” tutupnya. (dna/ade/suf/run)