METROPOLITAN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjawab kritik Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla soal penghapusan ujian nasional ( UN).
Nadiem mengatakan, perubahan sistem UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah tertantang.
"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019) seperti dikutip dari Kompas.com "Nadiem Jawab Kritik Jusuf Kalla soal Penghapusan UN"
Nadiem menyebut, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya, atau bukan sekedar penghafalan semata.
Menurut dia, kebijakan penghapusan UN akan dimulai pada 2021.
"2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," ujar dia.
Nadiem juga menyampaikan, asesmen kompetensi dan survei karakter tak berdasarkan mata pelajaran. Tes tersebut hanya berdasarkan pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.
"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujar dia.
Jusuf Kalla sebelumnya mengungkapkan, UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.
"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu
Jusuf Kalla mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.
Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.
Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, tetapi yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.
Kelebihan dan kekurangan
Ketua II Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia (AGBSI), Suwarsono setuju dengan kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Mulai 2021 sistem UN bakal diganti dengan program asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Menurut Suwarsono, program pengganti tersebut sangat baik karena dilaksanakan pada tengah jenjang sekolah.
Sehingga guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran untuk siswa yang memiliki kekurangan sebelum lulus.
"Kalau menurut saya bagus karena dilakukan di tengah-tengah proses pendidikan mereka di tiap jenjang ya. Misalnya kalau di SMA di kelas 11 ya, kalau toh ada kelemahan masih ada waktu satu tahun untuk perbaikan," ujar Suwarsono saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).
Efek positif dari penghapusan sistem UN ini menurut Suwarsono adalah menurunnya tekanan kepada siswa.
Suwarsono menyebut siswa tidak akan lagi terbebani.
Meski begitu, Suwarsono menilai kebijakan tersebut memiliki efek negatif kepada siswa.
Dirinya menyebut penghapusan UN dapat membuat siswa tidak memiliki daya juang untuk belajar.
"Positifnya mereka tidak merasa terbebani lagi ya. Tapi kurang bagusnya mereka jadi santai. Ada UN tidak menentukan kelulusan jadi daya juangnya menjadi kurang di lapangan," kata Suwarsono.
Suwarsono menyebut penurunan daya juang siswa dapat digenjot melalui ujian per semester atau harian dan pekerjaan rumah.
"Kalau penilaian yang kita lakukan untuk tingkat sekolah maupun semester, penilaian tengah semester harian anak anak lebih fight karena berhubungan dengan guru langsung," ucap guru SMAN 1 Rancaekek Bandung tersebut.
Selain itu, Suwarsono berharap sistem baru tersebut tetap difungsikan untuk memetakan mutu pendidikan seperti UN.
"Menurut saya yang perlu tetap dipertahankan itu tujuan dan manfaat seperti UN untuk memetakan mutu pendidikan itu penting ya," kata Suwarsono.
Seperti diketahui, Nadiem akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).
Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.
Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.