METROPOLITAN.id - Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daen Nuhdiana angkat bicara soal tanda pagar (tagar) #SaveParungPanjang yang menjadi trending di dunia maya. Menurut Daen, tagar tersebut merupakan bentuk kekesalan warga yang memuncak. Berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat aktivitas kendaraan tambang belum juga mendapat solusi. Daen sendiri cukup hafal dengan wilayah Parungpanjang. Tak hanya lahir dan besar di Kecamatan Rumpin yang merupakan wilayah tetangga Parungpanjang, ia juga maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor 5 yang mencakup wilayah tersebut. Terlebih, Rumpin juga menjadi wilayah lintasan jalur tambang. Menurut Daen, keluhan warga di jalur tambang sudah dirasakan sejak bertahun-tahun lamanya. Bukan hanya soal kondisi jalan rusak yang kerap memakan korban jiwa, warga juga kerap merasakan gangguan pernafasan atau ISPA. Saat terik, kondisi jalur lintasan memang diselimuti debu tebal. Sementara jika hujan turun, jalan seperti kubangan karena terdapat lubang di mana-mana. "Aduannya banyak, bukan cuma jalan rusak, ISPA dan lainnya. Kami sudah menyampaikan ke pemerintah. Ini harus ditangani serius," kata Daen, Jumat (27/12). Menurutnya, DPRD juga sudah meminta bupati berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, kewenangan tambang ada pada Jabar, termasuk ruas jalannya. "Karen ranahnya provinsi. Jalan itu juga memang jalan provinsi. Kami sudah meminta eksekutif intens membangun komunikasi dengan Jabar. Di sisi lain, Pemkab juga harus mengambil langkah penanganan lain," ungkapnya. Sebelumnya, tagar #SaveParungPanjang menggema di dunia maya, khususnya Twitter, Kamis (26/12). Bahkan cuitannya yang mencapai 1000 lebih sempat menduduki topik terpopuler atau trending topic Indonesia kedua. “Parung panjang daerah yg termasuk ke kab Bogor daerah yang masih di cuekin sama induknya bayangkan infrastrukturnya banyaknya yg rusak sudah banyak menimbulkan korban jiwa #SaveParungPanjang,” tulis akun milik @muh*lim77 Bupati Bogor Ade Yasin angkat bicara terkait persoalan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sedang menunggu janji Provinsi Jawa Barat yang ingin membebaskan lahan untuk pembangunan jalur khusus tambang. "Ini kan nunggu dari provinsi. Tahun ini katanya provinsi mau membebaskan lahan. Kita tunggu. Bagi-bagi tugas, banyak yang harus kita kerjakan juga di Kabupaten Bogor," kata Ade Yasin, Jumat (27/12). Politisi PPP ini menjelaskan, ada alasan mengapa Pemkab Bogor meminta provinsi membangun jalur tersebut. Musababnya, soal tambang mulai dari perizinan, retribusi dan lainnya menjadi wewenang provinsi. "Kenapa saya harus meminta provinsi untuk membangun? Karena dari perizinan, dari retribusi dan lainnya itu kan jadi urusan provinsi. Jadi kita minta kontribusinya," tegasnya. (fin)