METROPOLITAN.ID - Dugaan pungutan liar (Pungli) PTSL di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur . Ketua Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan DKI Jakarta Nano Suyatno mengaku dirinya tidak tahu menahu terkait permasalahan tersebut. Dirinya justru merasa tersudutkan.
"Proses pengurusan melalui dana hibah dengan jumlah perbidangnya Rp150 ribu.
Mengenai pengaturan penggelolaannya untuk lebih jelas tanyakan pada ketua pokmas kelurahan karena itu yang lebih berkompenten. Menurutnya dana hibah sendiri di peruntukan guna proses pengurusan program Ptsl , tiba tiba muncul pemberitaan," imbuhnya.
Ketua FK LMK DKI Jakarta ini juga menambahkan terkait dugaan pungli dana 1.5 juta perbidang yang beredar di masyarakat khususnya di Rw.6 tidak tahu menahu "Terkait soal dugaan pungli dana Rp1,5 juta perbidang yang beredar di masyarakat khususnya di RW 6, saya tidak tahu menahu .Tiba-tiba ada berita seperti itu. Sumber berita yang beredar bukan dari saya, saya sendiri merasa disudutkan ,soal informasi tersebut dan tidak ada pungutan di Rw.6."tuturnya lagi.
Sebelummya, Ketua Panitia Tim 1 PTSL ATR/BPN Kotamadya Jakarta Timur Nuzul menjelaskan, pihak BPN Tidak Pernah memunggut biaya apapun pada kemasyarakat. "Intinya bahwa terkait berita-berita yg beredar itu tidak benar adanya perihal BPN, biarkan kita di sini bisa kerja tenang menuntaskan program stategis nasional dengan baik," bebernya.
Sementara itu, menanggapi hal itu Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Ciracas Wawang Sukarwan melalui telepon membantah tudingan tersebut. Dirinya mengaku dana tersebut sudah digunakan semestinya.”Itu semua adalah jerih kita sebagai membantu PTSL,” ungkapnya.
Wawang juga menambahkan terkait tudingan bagi-bagi dana hibah sebesar kurang lebih Rp624 juta ke beberapa instansi hanya sekedar tulisan. “Itu oret-oretan (coret-coretan,red) kita yang tidak jelas dan itu privasi kami. Juga soal pungutan Rp1,5 juta perbidang itu tidak ada,” ketusnya.
Sementara itu, Plt Camat Ciracas Mamad ketika dikonfirmasi memaparkan, jika benar tindakan yang dilakukan oknum tersebut sangat disayangkan. “Tega sekali yang nulis ada kecamatan dicoret-coretan tersebut, kecamatan termasuk yang dapat. Cek juga ke BPN itu biaya apa, pungli apa resmi dari BPN, mungkin aja biaya operasional. Point 4 ada disebutkan ada biaya, itu biaya apa ya,” pungkasnya.(nto/suf)