METROPOLITAN.id - Yayasan Visi Nusantara Maju melalui Pusat Kajian Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKG-P3A) menggelar diskusi panel di Kantor Yayasan Visi Nusantara Maju, Minggu (15/3). Diskusi kali ini mengangkat tema 'Bogor Ramah Anak dalam Konsep Pancakarsa'. PKG-P3A bersama para nara sumber mengajak peserta diskusi membedah program pamungkas Bupati Bogor yakni Pancakarsa dalam hal keberpihakan terhadap kabupaten layak anak. Diskusi dibuka dengan prakata dari Direktur PKG-P3A, Imam Sunandar. Ia ingin diskusi ini menjadi semacam pengingat untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor baik eksekutif maupun legislatif bahwa penting menjalankan program dan langkah-langkah serius berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, mencoba lebih dalam lagi menelisik persoalan anak di Bumi Tegar Beriman. Menurutnya, semua permasalahan anak dengan segala kompleksitasnya akan menjadi permasalahan yang berlarut dan terasa dampaknya secara langsung terhadap anak itu sendiri. Beberapa permasalahan anak yang masih terjadi di Kabupatwn Bogor di antaranya kekerasan terhadap anak, bullying dan trafficking. Bahkan, permasalahan kawin kontrak yang melibatkan anak di bawah umur juga masih ditemukan. Struktur yang dibuat pemerintah sudah sangatlah lengkap. Ada Bupati Bogor selaku eksekutif dengan program Pancakarsanya yang telah diimplementasikan dalam program-program dinas dan lembaga yang ada di Kabupaten Bogor. Ada juga legislatif dengan Komisi IV yang kebijakannya membawahi permasalahan anak. Namun sayangnya, Yusfitriadi melihat belum ada konsep dari Bupati Bogor melalui Pancakarsanya yang mampu menanggulangi semua permasalahan anak. Atau jangan-jangan, dinas terkait yang tak mampu mengimplementasikan konsep Pancakarsa dalam programnya sehingga semakin menunjukkan inkonsistensi terhadap visi misi Bupati itu sendiri. "Kekecewaan kami juga karena tidak adanya perwakilan pemda, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam diskusi ini. Padahal kami telah mengundang dan berkirim surat secara resmi, namun sampai acara selesai tidak ada konfirmasi kehadiran. Yayasan Visi Nusantara sangat terbuka sekali untuk sinergi dengan stakeholders yang mau untuk bersama sama melakukan gerakan kolektif untuk kemaslahatan umat," ungkap Yusfitriadi. Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Sutisna. Ia mengawali pernyataannya dengan rasa kekecewaan yang besar akan ketidakhadiran dinas terkait pada saat diskusi. Sebab, semua ingin mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang sudah dan akan diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan anak. "Saya melihat ketidakseriusan dinas terkait untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Bisa dilihat juga dari besarnya anggaran Silpa yang seharusnya bisa diminimalisasi apabila program-program bupati berdasarkan perencanaan yang baik. Jangan sampai dinas-dinas terkait tidak dapat mengimplementasikan programnya karena dipimpin oleh kepala dinas yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya," kesalnya.
-