METROPOLITAN - Penumpang TransJakarta mengeluhkan antrean panjang usai pemerintah terbitkan kebijakan pembatasan penumpang di 13 rute layanan yang dilakukan mulai Senin (16/3). Para penumpang layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang dikelola PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengkritik kebijakan tersebut. Melihat keluhan warganya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, jumlah kendaraan umum akan kembali ke frekuensi tinggi. Kebijakan itu menyusul adanya arahan Presiden Jokowi agar transportasi publik tetap disediakan. ”Sesuai arahan presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, kemarin. Meski demikian, Anies menyebut Pemprov DKI tetap melakukan social distancing atau pencegahan penularan virus corona dengan hati-hati. Eks Mendikbud itu menjelaskan salah satu opsinya adalah membatasi jumlah antrean di halte dan di stasiun. ”Akan ada pembatasan jumlah penumpang per bus dan per gerbong di setiap kendaraan yang beroperasi di bawah Pemprov DKI. Juga ada pem­batasan jumlah antrean di halte dan antrean di stasiun,” ujarnya. Anies menyebut, dari hasil diskusi dengan para ahli, an­trean di luar ruangan mengu­rangi tingkat risiko penularan virus dibanding dalam ruang. Untuk itu, akan ada pemba­tasan penumpang dan jumlah antrean. ”Sekali lagi, tujuannya untuk kurangi risiko penularan. Ini semua punya konseku­ensi bahwa antrean akan lebih banyak di luar halte dan sta­siun, antrean di ruang ter­buka, dari diskusi dengan ahli, mengurangi tingkat ri­siko penularan, daripada an­trean dan kepadatan di ruang tertutup,” katanya. Karena itu, lanjutnya, pembatasan jumlah penumpang per gerbong dan per bus menjadi penting untuk memastikan bahwa jarak fisik antara penumpang dengan penumpang lain, baik saat menuju maupun selama dalam kendaraan umum tetap ter­jaga. (*/els/run)