METROPOLITAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur mendesak Pemkab Cianjur agar segera mencairkan anggaran tambahan dana hibah, lantaran tahapan lanjutan Pilkada Cianjur 2020 sudah berjalan.
“Kami berharap agar addendum NPHD segera ditandatangani. Mudah-mudahan segera diproses, karena tahapan sudah dilaksanakan,” tutur Ketua KPU Cianjur Selly Nurdinah.
Tambahan anggaran Pilkada 2020 yang pelaksanaannya harus memerhatikan protokol kesehatan, muncul angka sekitar Rp14 miliar. Rinciannya, untuk kebutuhan penambahan sebanyak 1.037 tempat pemungutan suara (TPS) diperlukan anggaran sebesar lebih kurang Rp4 miliar. Jumlahnya bertambah menjadi 4.986 TPS atau 500 pemilih di setiap TPS.
Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan logistik alat pelindung diri (APD) sebesar Rp9 miliar. Anggaran penambahan tersebut di antaranya untuk pengadaan masker, hand sanitizer, sarung tangan, pelindung wajah (face shield), dan lainnya.
Di sisi lain, KPU juga sudah menghitung optimalisasi atau efisiensi anggaran sebesar lebih kurang Rp3,1 miliar. Sehingga KPU mengusulkan penambahan anggaran sekitar Rp11 miliar.
"APBD (Kabupaten Cianjur) hanya sanggup di angka Rp8,6 miliar. Jadi kekurangan sebesar lebih kurang Rp2,5 miliar rencananya akan diajukan Pemkab Cianjur melalui APBN," tuturnya.
Di luar nominal ajuan penambahan anggaran, saat ini KPU masih melakukan verifikasi faktual dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Tahapan verifikasi faktualnya dilakukan penyelenggaran adhoc di tingkat desa alias PPS (panitia pemungutan suara).
"Verifikasi faktual bapaslon perseorangan dilaksanakan selama 14 hari mulai 24 Juni-12 Juli 2020, terhitung sejak dokumen dukungan disampaikan ke PPS," tandasnya. (ayobandung/els)