METROPOLITAN.id - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menambah anggaran untuk insentif guru mengaji atau guru madrasah non formal di Kota Bogor. Ia menyampaikan hal itu saat DPRD membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (26/8). Bukan tanpa sebab, ia prihatin dengan kondisi masyarakat terdampak Covid-19, yang juga menimpa para guru ngaji di madrasah non-formal. ZM, sapaan karibnya, pun mendorong pemkot lebih memperhatikan nasib mereka karena terdampak tidak hanya saat ini, tapi juga kedepannya. "Caranya, ya kita berharap insentif yang diterima guru ngaji yang selama ini Rp500 ribu per bulan, bisa ada kenaikan minimalnya Rp150 ribu lah perbulannya," katanya, Rabu (26/8). Jumlah kenaikan itu, sambung dia, disebut cukup rasional jika melihat kebutuhan hidup masyarakat saat ini yang makin tinggi. Belum lagi ditambah kondisi keuangan saat ini yang tengah sulit. Apalagi, kata ZM, kebanyakan guru ngaji tidak mempunyai penghasilan tetap. Pria yang juga ketua DPC PPP Kota Bogor itu berpendapat, kenaikan itu memang harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Pemkot Bogor sendiri disebutnya masuk kategori mampu. Sejak tiga tahun lalu, pemkot memberikan insentif kepada guru ngaji non formal se-Kota Bogor, sesuai Peraturan Daerah Diniyah Taqmiliah yang merupakan perda inisiatif DPRD yang ditetapkan bersama Wali Kota Bogor. Sementara itu, Ketua TAPD Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menyebut dalam rapat KUA-PPAS lalu, poin-poin dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) sudah disepakati, yakni kebijakan anggaran harus disesuaikan dengan kondisi Covid-19. "Pendapatan Kota Bogor turun dari tahun lalu namun kebijakan belanja harus disesuaikan dengan tetap mengutamakan kesehatan, pendidikan dan pemulihan ekonomi Kota Bogor," ujarnya.
-