METROPOLITAN.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp768 miliar terus menuai reaksi. Setelah Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, suara penolakan datang dari anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri. Ia mengatakan, pada prinsipnya jajaran DPRD Kota Bogor menyambut baik upaya Pemerintah Pusat dengan membuka keran program kegiatan PEN berupa pinjaman bagi daerah untuk percepatan pemulihan dampak pandemi covid 19. Namun demikian, sambung dia, pemanfaatan program kegiatan tersebut oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus benar-benar didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan prioritas, yang memiliki daya ungkit tinggi dalam 'recovery effect' pandemi Covid-19 di sektor-sektor strategis yang dibutuhkan. "Sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat ini adalah dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam kurun waktu tertentu," katanya kepada Metropolitan.id, Selasa (24/11). Anggota DPRD dari fraksi PPP itu menambahkan, selain menentukan prioritas sektor yang akan ditangani dengan PEN, perlu juga diperhatikan masa pinjaman yang akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu yang lama. Bahkan, melebihi masa bakti wali kota maupun masa bakti DPRD saat ini. Seharusnya, kata dia, masa pinjaman ditentukan dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah saat itu saja, sehingga tidak membebani masa pemerintahan yang akan datang. Ia juga menyoroti perumusan program kegiatan ini agar jangan berkesan terburu-buru, dengan tidak didasarkan pada analisa-analisa dan kajian-kajian yang matang. "Apa saja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahrgaa (Dispora) Kota Bogor dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) 2019-2024? Apakah revitalisasi GOR Pajajaran menjadi salah satu program kegiatan utama pendukung pencapaian IKU tersebut," tandas pria yang akrab disapa ASB itu. Menurutnya, dalam Feasibility Studies (FS) dan masterplan revitalisasi GOR Pajajaran yang telah disusun, tentunya ada tahapan-tahapan pembangunan yang direkomendasikan. Mengingat waktu, kemampuan anggaran pemkot dan lainnya. "Dengan kajian bahwa revitalisasi tersebut akan memiliki daya ungkit pemulihan ekonomi, terutama akibat Covid-19, pemulihan ekonomi dengan sasaran masyarakat di level mana? bawah, menengah atau atas," ketus ASB. Kalau tetap ingin memanfaatkan PEN, ia mempersilahkan namun dengan syarat perioderisasi sesuai batasan wali kota. Atau ,mencari alternatif sumber dana lain dari pusat seperti GOR Pakansari, Kabupaten Bogor atau kerjasama dengan pihak swasta bisa juga mencari dana hibah. "Sekarang RSUD nggak jadi dibangun gedung tambahannya, karena nggak punya duit, kenapa pinjaman buat bangun GOR bukan RSUD saja," ujarnya. Sebelumnya, Rencana Pemkot Bogor untuk mengajukan pinjaman daerah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp768 miliar rupanya bertepuk sebelah tangan lantaran mendapat penolakan dari DPRD Kota Bogor. Pada ekspose yang dipaparkan Pemkot Bogor kepada para anggora dewan di salah satu resort di bilangan Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (23/11) malam, seluruh anggota DPRD kompak menolak rencana tersebut. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Tristanto mengatakan, dalam ekspose tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajaran memaparkan rencana pinjaman Rp768 miliar, yang diproyeksikan untuk membangun Stadion Pajajaran. Ia menjelaskan, ada banyak catatan kritis dan masukan, dari pimpinan dan anggota DPRD. Tak kurang ada tiga poin catatan. "Pertama, skema pinjaman ini, bagaimana cara bayar angsurannya, bagaimana bunga yang harus dibayarkan pemkot. Kedua itu soal peruntukan, tujuan dari pembangunan ini, untuk apa saja. Ketiga, itu dari besaran (pinjaman)," katanya kepada Metropolitan.id, Selasa (24/11). Atang menambahkan, dari diskusi berkembang,disimpulkan dari skema tetap bahwa Pemkot Bogor akan membayarnya dalam waktu delapan tahun. Hal itu pun mendapat penolakan secara tegas dari DPRD lantaran bakal sangat memberatkan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Bogor pada tahun-tahun kedepan. Apalagi, kata Atang, uang dengan jumlah fantastis itu hanya akan dipergunakan untuk pembangunan Stadion Pajajaran, yang dianggap belum mendesak dan belum prioritas saat ini. "Ditengah situasi pada pandemi Covid-19, yang mendesak adalah bagaimana membangun Rumah Sakit (RS), fasilitas pelayanan kesehatan serta penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia, red) kesehatan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat," ujar politisi PKS itu. Selain itu, sambung Atang, masih ada persoalan infrastruktur pendidikan hingga infrastruktur jalan ataupun lingkungan yang dianggap lebih prioritas. "Kita lihat bahwa dana Rp760 miliar lebih itu untuk hanya satu program terbesar. Apa tidak bisa dialihkan saja untuk kegiatan yang benar-benar mendesak ntuk kepentingan masyarakat seperti yang telah disebutkan tadi, untuk kesehatan pendidikan maupun infrastruktur publik," pungkasnya. (ryn) Kalau tetap ingin memanfaatkan PEN, ia mempersilahkan namun dengan syarat perioderisasi sesuai batasan wali kota. Atau ,mencari alternatif sumber dana lain dari pusat seperti GOR Pakansari, Kabupaten Bogor atau kerjasama dengan pihak swasta bisa juga mencari dana hibah. "Sekarang RSUD nggak jadi dibangun gedung tambahannya, karena nggak punya duit, kenapa pinjaman buat bangun GOR bukan RSUD saja," ujarnya.   (ryn)