METROPOLITAN.id - Pandemi Covid-19 dipastikan bakal mengubah sebagian besar rencana kerja pemerintah, termasuk Kabupaten Bogor. Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, melalui rapat koordinasi lewat telekonferensi, pada Senin (30/11), pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah dan provinsi agar melakukan penyesuaian hingga revisi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Penanganan dampak Covid-19 menjadi salah satu yang harus diprioritaskan mulai 2021 mendatang. "Karena tidak adil rasanya kalau target kerja tidak disesuaikan dengan kondisi saat pandemi ini. Maka target kerja pemerintah pun harus direvisi," kata Iwan Setiawan, Senin (30/11). Menurutnya, pemerintah pusat juga sudah memberikan kisi-kisi soal apa saja yang mesti dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak Covid-19. Misalnya, mengedepankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini difokuskan untuk mengembalikan geliat ekonomi masyarakat. Selain itu, persoalan kemiskinan juga menjadi fokus yang harus diambil. Sebab, tidak sedikit masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi lantaran dampak Covid-19. Atas penyesuaian tersebut, ada beberapa program yang tercatat dalam RPJMD Kabupaten Bogor yang harus direvisi. Di antaranya mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan angka kemiskinan. "Misal kemiskinan, di dalam RPJMD kabupaten, kami targetkan turun, tapi nyatanya pandemi ini diprediksi meningkatkan angka kemiskinan. Begitu juga meningkatnya angka pengangguran karena banyak PHK perusahaan. Ini tentu yang harus menjadi fokus kita pada revisi RPJMD nanti," jelas Iwan. (ogi/b/fin)