METROPOLITAN.id - Kasus Covid-19 di Kota Bogor pada awal tahun ini masih terus melonjak. Bahkan dalam sepekan terakhir atau sejak akhir tahun 2020, kasus Covid-19 di Kota Bogor rata-rata muncul lebih dari 70 kasus baru per hari. Alhasil, hingga Sabtu (2/1), kasus Covid-19 di Kota Bogor menembus angka 5.558 kasus dengan 1.030 orang berstatus positif aktif dan 131 kasus meninggal dunia. "Berdasarkan grafik, kasus terkonfirmasi Covid 19 di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan belum terlihat kendali dan penanganan pandemi Covid 19," kata anggota komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri. Menurutnya, penanganan pandemi ini tentu bukan hanya tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) saja, tetapi juga kerja keras dan kerja sama seluruh perangkat daerah, dinas instansi dan lembaga, yang secara formal tergabung dalam Satgas Covid 19 Kota Bogor. "Kita sangat mengapreasi berbagai upaya, terobosan dalam percepatan penanganan yang telah dilakukan. Salah satu terobosan Dinkes Kota Bogor yaitu dengan mendapatkan bantuan hibah satu unit mobil test PCR dari BPPT, yang apabila dinominalkan sangat menghemat anggaran APBD," ujar ASB, sapaan karibnya. Anggota DPRD dari fraksi PPP itu mendukung langkah Dinkes dan Satgas Covid-19 yang menunjukkan komitemen tinggi untuk penanggulangan Covid-19. Dengan tidak semata-mata mengandalkan APBD Kota Bogor yag sangat terbatas "Padahal Pemkot Bogor dalam hal ini Satgas Covid-19 melalui OPD memiliki Anggaran BTT, yang kapan pun sesuai regulasi bisa digunakan. Ini satu bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian pengelolaan anggaran yang bijak yang telah dilakukan," tukasnya. ASB menjelaskan, upaya Pemkot Bogor dalam penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan sudah terlihat dengan adanya peningkatan kekuatan tenaga fungsional kesehatan, yang pada pertengahan pekan lalu dilantik bersamaan dengan pengukuhan jabatan struktural di lingkungan Pemkot Bogor. Hal ini disebutnya sangat membantu dan memberikan support tenaga baru untuk memperkuat armada kesehatan di Dinkes dan RSUD Kota Bogor dalam melakukan pelayanan kesehatan. ASB mengkiritisi dua amanat Wali Kota Bogor Bima Arya dalam pelantikan dan pengukuhan beberapa waktu lalu itu, dimana wali kota akan melakukan akselerasi kinerja para pejabat serta melakukan evaluasi kinerja pejabat. Dalam amanatnya, sambung dia, Bima Arya mengatakan bagi pejabat yang bukan 'petarung' akan ditinggalkan sekalipun belum dua tahun jabatan dan akan menggunakan diskresinya sebagai wali kota. "Evaluasi terhadap kinerja pejabat itu wajib dilakukan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah harus dilaksanakan secara profesional sebagai upaya pembinaan dan harus berlaku adil tidak diskriminatif. Serta yang tidak kalah penting adalah bukan dalam kerangka subyektifitas, apalagi kalau berbicara jabatan eselon II, perlu hati-hati. Jangan sampai diskresi bisa menjadi kesewenang-wenangan," tandasnya. Sebelumnya, kasus Covid-19 di Kota Bogor pada awal 2021 rupanya masih saja tinggi. Bagaimana tidak, baru dua hari awal tahun, kasus Covid-19 di Kota Bogor sudah muncul 148 kasus positif. Dari data Satgas Covid-19 Kota Bogor, jumlah itu muncul dari dua hari pertama Januari 2021. Yakni pada Jumat (1/1) muncul 74 kasus dan pada Sabtu (2/1) ada 74 kasus positif baru. Hingga Sabtu (2/1), kasus Covid-19 di Kota Bogor mencapai 5.558 kasus, dengan 1.030 orang diantaranya berstatus positif aktif dan 131 orang diantaranya terkonfirmasi meninggal dunia. Memang jika dirunut kebelakang, selama sepekan terakhir saja kasus Covid-19 di Kota Bogor cenderung tinggi karena muncul lebih dari 70 kasus positif baru tiap harinya. Sebut saja pada Minggu (27/12) lalu, muncul 73 kasus. Diikuti 74 kasus positif baru pada Senin (28/12). Sempat menurun pada Selasa (29/12) dengan kemunculan 67 kasus baru, malah melonjak kembali di penghujung tahun 2020, yakni pada Rabu (30/12) dan Kamis (31/12) yang sama-sama muncul 71 kasus positif Covid-19. Hal itu memang sepertinya sudah diprediksi oleh Pemkot Bogor, dengan memutuskan untuk memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas (PSBMK) hingga 8 Januari mendatang. Penerapan aturan itu mengacu pada penerapan pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Iya (PSBMK diperpanjang), itu mengikuti Jawa Barat, sampai 8 Januari 2021," kata Wali Kota Bogor Bima Arya. (ryn)