METROPOLITAN.ID- Banyaknya keinginan masyarakat adanya pelebaran Jalan Raya Bina Marga, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur yang sampai saat ini menjadi harapan warga Cipayung agar segera terealisasi dan dapat mengatasi kemacetan. Tingginya mobilitas di jalan tersebut, membuat Jalan Raya Bina Marga menjadi biang kerok kemacetan. Seperti yang diungkapkan Jamaludin (45) yang sering melintasi jalan tersebut mengaku, kemacetan Jalan Raya Bina Marga sudah meresahkan. "Ini hampir setiap saat macet, gak cuma jam-jam tertentu seperti berangkat kerja atau jam pulang kerja. Harapan saya bisa segera diperlebar," ketusnya.   Menanggapi hal tersebut, Camat Cipayung Jakarta Timur Fajar mengakui sudah banyak warga yang meminta jalan tersebut untuk diperlebar. "Mengenai keinginan masyarakat, itu memang sudah kami terima aspirasi tersebut. Begitu tinggi animo masyarakat atas keinginan Jalan Raya Bina Marga itu diperlebar dari mulai pintu air sampai simpang Mc Donald's. Dengan diperlebar setidaknya dapat mengurai kemacetan yang terjadi selama ini, " ungkapnya, Jumat (18/6/21).     Terurainya kemacetan, lanjut dia, maka secara otomatis perekonomian bakal lebih bergeliat, khususnya untuk wilayah Kecamatan Cipayung. "Program pelebaran jalan jika terealisasi, maka dipastikan pertumbuhan perekonomian akan terdongkrak. Contoh mudahnya saja, harga tanah akan meningkat," bebernya lagi.     Tidak hanya itu saja, destinasi pariwisata juga akan ikut tumbuh seiring dengan minat wisatawan karena jalan menuju destinasi wisata lebih layak dilintasi. Seperti Waduk Tiu Setu, Waduk Kampung Kramat Setu, Waduk Setu Cipayung dan masih banyak lagi yang lainnya untuk menunjang perekonomian warga Cipayung.   Terpisah, Kasatpel Bina Marga Kecamatan Cipayung Heri menjelaskan, perencanaan pelebaran Jalan Raya Bina Marga Cipayung memang sudah diwacanakan oleh Suku Dinas Bina Marga.   " Wacana pelebaran Jalan Raya Bina Marga Cipayung, dari mulai pintu air sampai dengan persimpangan Mc Donald's itu memang sudah direncanakan oleh Suku Dinas Bina Marga. Tapi untuk pelaksanaan detailnya belum bisa ditentukan karena kebijakan ada di pemerintah pusat," tuntasnnya.(tob/suf)