METROPOLITAN.id - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum menyebut perlu ada upaya konkret dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah. Selain itu, upaya Kolaboratif juga menjadi penting agar penanganan bisa berjalan secara terpadu. Hal itu diungkapkan Uu saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jabar dengan TKPK Kabupaten/kota se-Jabar secara virtual, Selasa (25/08/2021). "Dimana yang namanya kemiskinan ini merupakan inti dari pada tugas kita sebagai pimpinan. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, prodak pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan warganya," ujar Uu. Menurutnya, upaya penanggulangan kemiskinan juga sejalan dengan arahan Presiden RI tentang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk segera menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0 persen pada tahun 2024. Inipun sejalan dengan pencapaian goal-1 SDG’s yaitu 'Tanpa Kemiskinan' pada tahun 2030. Per Maret 2021, persentase penduduk miskin Jabar berada di urutan ke-16 terendah nasional. Namun jumlah penduduk miskin Jabar masih di urutan ke-2 terbanyak nasional. Data BPS pada Maret 2021, angka kemiskinan Jabar mengalami peningkatan menjadi 8,4 persen, atau sekitar 4,2 juta jiwa. Naik dibanding Maret 2020 yang tercatat sebesar 7,88 persen atau sekitar 3,9 juta jiwa. "Kami ingin dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ini secara kebersamaan satu sama lain, karena saling keterkaitan (antara satu daerah dengan daerah lain)," terangnya. "Maka kami Pemerintah Provinsi ingin dalam menurunkan angka kemiskinan ini ada kolaborasi antara kabupaten/ kota dengan kami Provinsi sehingga jelas kerjanya, penganggulangan kemiskinan bisa lebih efektif," jelas Uu. Dalam rapat tersebut, Uu juga mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrem. Antara lain yakni tingkat pendapatan rumah tangga sangat rendah, atau tidak ada pendapatan sama sekali. Kedua, tidak memiliki pendidikan dan keterampilan sangat rendah atau tidak sekolah, baik di pendidikan formal maupun informal. Selain itu, rendahnya tingkat kesehatan dan tidak cukup memiliki akses ke fasilitas kesehatan juga jadi faktor terjadinya kemiskinan ekstrem. "Selanjutnya, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Serta sanitasi dan lingkungan hunian buruk," sebut Uu. Menurutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan yakni pembenahan dan penyepakatan basis data dan informasi tentang kemiskinan ekstrem. Selain itu, perlu ada penajaman program dan kegiatan yang diperlukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Tak kalah penting, keterpaduan penanganan kemiskinan ekstrem di pusat, provinsi, dan kabupaten /kota dengan melibatkan konsep kolaborasi dengan metode pentahelix ABCGM. "Jadi harus ada kegiatan yang spesifik dan jelas, bupati atau walikota bisa memanfaatkan anggaran 2021 perubahan dan penyusunan anggaran 2022 harus ada anggaran untuk menurunkan kemiskinan," tegas Uu. "Apakah dengan adanya pelatihan, pinjaman modal, atau gerakan- gerakan kepada masyarakat, sehingga ada langkah konkret untuk mengentaskan kemiskinan," sambungnya. Uu juga mengajak pemerintah kota/kabupaten untuk berani berinovasi dan bereksperimen dalam kaitan upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah kota/kabupaten juga ditekankan untuk mengoptimalkan TKPK dalam pelaksanakan konvergensi penanganan kemiskinan ekstrim. "Berdayakan kepala desa/lurah, PKK, dan RT /RW sebagai unit terkecil dalam penanganan kemiskinan ekstrim," pinta Uu. Penajaman program dan kegiatan SPM layanan dasar untuk menyasar pada kemiskinan ekstrem juga perlu dilakukan agar lebih cepat. Perlu juga upaya jemput bola sampai ke komunitas masyarakat miskin terpencil. "Juga terpenting adalah pembenahan dan penyepakatan basis data dan informasi tentang kemiskinan ekstrem di daerah. Sehingga upaya penanganan bisa tepat sasaran, efektif, dan efisien," jelas Uu. Uu juga menilai perlu upaya pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan menyeluruh untuk mengatasi faktor penyebab permasalahan kemiskinan ekstrem. "Agar lebih ampuh, dana desa bisa dioptimalkan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem pada setiap desa di masing-masing daerah," tandasnya. (*/fin)