METROPOLITAN.id - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dengan tegas meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menurunkan target pendapatan Kota Bogor di tahun 2021. Sebab, setelah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 dengan mitra kerja, legislator mendapati realisasi pendapatan Kota Bogor yang masih minim. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II M Rusli Prihatevy, Dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS 2021, ia menyoroti soal pendapatan Kota Bogor yang masih minim. Ia pun meminta Bapenda Kota Bogor agar bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kalau kondisi terus begini, maka akan ada minus 20 persen dari PAD kita. Maka dari itu kami meminta harus ada optimisme dalam kinerja," kata Rusli, Jumat (27/8). Menurut pria yang juga ketua DPD Golkar Kota Bogor itu, Bapenda mesti menurunkan target PAD dari Rp131 miliar menjadi Rp60-70 miliar, demi memaksimalkan pendapatan. "Untuk target PAD juga seharusnya bisa di kaji lagi. Dari target Rp131 miliar, saran dari komisi II, untuk bisa di posisi 10 persen dimaksimalkan," paparnya. Selain menyentil Bapenda, pihaknya juga menyoroti Dishub agar mulai melakukan pembahasan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2014 atas perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. "Kami mengusulkan untuk perubahan Perda nomor 8 tahun 2014, agar bisa maksimal pendapatan kita," tuntas Rusli. (ryn)