METROPOLITAN.id - Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengkritik program bantuan dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Musababnya, Atang menilai program bantuan RTLH di Kota Bogor hanya mengejar kuantitas (jumlah rumah yang dibantu), ketimbang kualitas perbaikan bagi warga penerima manfaat. "Jadi ada catatan penting yang akan kita jadikan evaluasi bersama antara DPRD dan Pemkot, bahwa bantuan RTLH ini sering kali tidak mencukupi bagi perbaikan rumah yang dibantu," kata Atang, Selasa (31/8). Seperti, dicontohkan Atang, warga penerima manfaat hanya mendapatkan bantuan di bawah Rp10 juta bahkan ada yang hanya menerima Rp5 juta. Sementara, kebutuhan anggaran perbaikan rumahnya untuk menjadi layak huni lebih dari anggaran yang diberikan. "Ini kan terkesan bahwa kita mengejar kuantitas jumlah rumah yang dibantu, bukan kualitas perbaikan yang dibantu," ucapnya. Untuk itu, persoalan ini akan menjadi catatan pihaknya, khususnya di Banggar DPRD Kota Bogor agar bantuan RTLH yang diberikan Pemkot Bogor tidak hanya mengejar kuantitas rumah yang diperbaiki. "Ini akan jadi catatan kita karena seharusnya bantuan RTLH ini tidak mengejar kuantitas rumah, tapi menyelesaikan rumah-rumah yang memang sudah tidak layak dihuni dengan bantuan yang cukup, sehingga menyelesaikan masalah, bukan masih menyisakan masalah," imbuh dia. Dalam kesempatan ini, Atang mengaku sepakat jumlah anggaran yang diberikan kepada warga penerima manfaat bantuan RTLH disesuaikan berdasarkan catatan pemeriksaan yang dilakukan Disperumkim Kota Bogor. Akan tetapi, fakta di lapangan masih banyak keluhan dari masyarakat terkait catatan dan evaluasi yang dilakukan Disperumkim, bahwa jumlah bantuan yang diberikan masih banyak kekurangannya. "Jadi saya kira perlu ada duduk bersama antara Perumkim, kecamatan dan DPRD, bahwa standarnya seperti apa, jangan sampai yang rusaknya dibantu Rp15 juta tapi karena ngejar kuantitas rumah banyak dibantu, akhirnya hanya dibantu Rp7 juta," imbuhnya. "Itu jelas tidak menyelesaikan masalah. Makanya kita ingin bagaimana program ini benar-benar membantu rumah warga menjadi layak huni," lanjut dia. Atang juga menyinggung soal nilai pemberian bantuan dana RTLH yang diberikan Pemkot Bogor harus sama rata. Karena, baginya konsep pemerataan dalam program ini bukan berbicara sama rata dan sama rasa. Apalagi, masing-masing tingkat kerusakan rumah pasti akan berbeda-beda. "Kalau angkanya minim tentu akhirnya tidak bisa dieksekusi, karena tidak bisa dilakukan perbaikan, dilakukan perbaikan pun masih banyak menyisakan masalah," beber dia. Sehingga, disarankannya, ada dua solusi yang bisa dilakukan agar program bantuan RTLH ini tepat sasaran. Pertama anggaran RTLH diperbesar dan mengambil dari anggaran yang lain. Atau kedua dengan anggaran yang sudah maksimal hari ini mencapai Rp50 miliar, itu diperuntukan bagi rumah yang memang benar-benar perlu dibantu dengan jumlah anggaran yang mencukupi. "Jadi tidak mengejar kuantitas jumlah yang dibantu, tapi mengejar kualitas rumah yang dibantu," tandasnya. (rez)