Hamdan Zoelva: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kadaluarsa, Tidak Berdasar Hukum, Ini 3 Alasannya!

admin metro

Jumat, 3 September 2021 | 15:15 WIB

Metropolitan - Sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT Jakarta masuk dalam tahapan Bukti Surat. Dimana para pihak, dalam hal ini Penggugat (KLB Deli Serdang) dan Tergugat intervensi (DPP Partai Demokrat di bawah Kepemimpinan AHY), masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro. Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan kembali.

Bahwa pertama, gugatan pihak KLB Ilegal Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak berdasar hukum. Hal ini berlandaskan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah tegas menyatakan, bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan. Hamdan menjelaskan, pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI, terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020 – 2025) pada 27 Juli 2020. Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI No.15 Tanggal 19 Februari 2021, terkait kedua SK Menkumham tersebut, maka berdasarkan Azas Publisitas, lanjut Hamdan, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek, yang diterbitkan oleh Menkumham. “Kedua, gugatan pihak KLB Ilegal ini juga tidak mempunyai legal standing. Sebab, para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat,” jelasnya. “Ketiga, gugatan ini juga kabur dan tidak jelas, karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai, yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai,” tambahnya. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. “Karena dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat, padahal UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat,” katanya. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang bukti tersebut menyatakan, untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan Gerombolan KSP Moeldoko, DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti.

Hamdan Zoelva: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kadaluarsa, Tidak Berdasar Hukum, Ini 3 Alasannya!

Tags

KLB

Terkini

Romantis di Tengah Ketegangan Final SEA Games 2025: Momen Mesra Alfin Daniel Pratama dan McEntee Catherine Curi Perhatian

Siapa Ustadz Zaky Mubarok? Sosok Dai Jebolan TV yang Viral Usai Dugaan Pelecehan Jemaah Wanita

Fakta Kasus Dosen USU Tewas Dibunuh Anak Kandung dengan Benda Tajam, Pelaku Kesal Usai Ibunya Dianiaya

Kronologi Keji Pemerkosaan Wanita Disabilitas: Dicekoki Miras hingga Tak Berdaya, 3 Pria Jadi Pelaku

Helmud Hontag Meninggal Karena Apa? Mantan Wakil Bupati Sangihe Wafat di Pesawat Lima Tahun Lalu usai Tolak Tambang Emas

Usai Minum Tuak! Buruh Tani Lampung Tewas Bersimbah Darah dengan Luka Tusuk di Perut, Pelaku Masih Diburu

Luwu Timur Dihantam Gempa M 4,7 Pagi Ini: Berkedalaman 2 Km, Begini Penjelasan BMKG!

Viral Seorang Nenek Ditolak Bayar Pakai Uang Tunai di Toko Roti, Pria Ini Murka hingga Layangkan Somasi

Siapa Oknum Guru yang Ejek Remaja Tuna Wicara saat Live di Media Sosial? Aksi Tak Terpuji Ini Tuai Kecaman Publik

Banjir Bandang Terjang Wisata Guci Tegal, Kolam Air Panas Tersapu Arus Deras

Belum Setahun Jadi Bupati Bekasi, Ade Kuswara Rutin Minta Ijon Proyek ke Pengusaha, Kini Diciduk KPK

Masjid Darussalam Makassar Salurkan Sumbangan Peduli Bencana Sumatera untuk Para Korban

Tingkatkan SDM dan Potensi Lokal, Pemprov NTT Siap Bangun 10 Sekolah Vokasi pada 2026

Bersama Pulihkan Aceh dan Sumatra, EIGER Adventure Salurkan 5 Ton Bantuan Pakaian bagi Korban Bencana

Siapa Suyudi Ario Seto? Ini Sosok Kepala BNN yang Diisukan Dekat dengan Shandy Aulia

Aero Sutan Aswar Siapa? Atlet Jetski Indonesia yang Sindir Kemenpora Usai Raih Emas SEA Games 2025

Fakta Terbaru Kasus Bayi Diseret Anjing di Malang, Terungkap Ibunya Siswi SMK

Harta Kekayaan Bupati Bekasi Berapa? Terungkap Usai OTT KPK, Ini Deretan Aset Milik Ade Kuswara Kunang

Sejarah Hari Bela Negara dan Maknanya dalam Menjaga Kedaulatan NKRI

Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup untuk Korban Banjir di Aceh, Berapa Nominalnya?