METROPOLITAN.id - Tanda-tanda kehadiran bus program Buy The Service (BTS) besutan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Kota Bogor kian terlihat. Beberapa shelter bus di jalur-jalur yang diproyeksikan bakal dilalui bus BTS di Kota Bogor pun sudah terlihat mulai diperbaiki. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo. Menurutnya, untuk mendukung kehadiran program bus BTS di Kota Bogor, pihaknya sudah mempersiapkan berbagai hal. Salah satunya memperbaiki shelter-shelter yang nantinya dilalui bus BTS. Sementara, direncanakan bakal ada 20 unit bus terlebih dahulu yang ngaspal di dua koridor, yakni Transpakuan Koridor (TPK) 1 Bubulak-Cidangiang dan TPK 2 Bubulak-Ciawi. Sejatinya bakal ada 75 unit yang diharuskan ada dalam perjanjian kerjasama (PKS) program BTS ini. "Shelter lagi diperbaiki. Kurang lebih 24 shleter yang kalau tidak salah dibiayai Kemenhub melalui BPTJ. Melalui anggaran BTS itu, yang salah satunya komponennya pemeliharaan shelter karena disitu bakal ada untuk pembelian tiketnya, CCTV-nya dan lain-lain," katanya kepada Metropolitan.id, belum lama ini. Ia menambahkan, Dishub mendampingi tim terkait sudah mengecek beberapa koridor yang nantinya akan dilewati bus BTS. Dari pengecekan tersebut, sudah ditentukan shelter-shelter mana saja yang akan dibiayai. "Kami beberapa hari lalu ngecek, Dinas Perhubungan mendampingi tim, dengan beberapa koridor yang nanti dilewati bus BTS. Sudah dicek dan sudah ditentukan shelter shelter mana yang akan dibiayai. Bus-nya memang akan melewati jalur jalan nasional," jelas Danjen, sapaan karibnya. Meskipun sempat molor lantaran ditargetkan Agustus bisa terealisasi, 20 unit bus BTS disebut bakal segera ngaspal pada Oktober mendatang. Danjen menjelaskan, proses tender yang dilakukan di pemerintah pusat sudah rampung dan menyelesaikan tahap masa sanggah. Alhasil, pihak ketiga yang nantinya bakal mengelola operasional Bus BTS ditetapkan konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) sebagai pemenang. "Sudah ada pemenangnya itu konsorsium PDJT. Makanya kami minta untuk segera direalisasi, minimal pertengahan Oktober ini sudah jalan," paparnya. Dalam pelaksanaan nantinya, Bus BTS akan mendapat subsidi dari Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sekitar Rp52-55 miliar. Ia juga mengaku sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) rengan berbagai pihak termasuk Kemenhub, dalam konteks kewajiban dari Dishub Kota Bogor untuk menjamin kelancaran dan keamanan Bus BTS. Dalam PKS tersebut, berlaku selama lima tahun. Selama ini, total 75 unit bus mesti bisa ngaspal. Saat ini, rencana baru 20 bus yang akan ngaspal di dua koridor terlebih dahulu. Yakni koridor satu dan dua yang saat ini eksisting digunakan bus Transpakuan. "Jumlahnya 20 unit. Bus baru, dibiayai subsidi dari Kemenhub. Nanti selama lima tahun mesti bisa kejar 75 unit yang ngaspal. Oktober ini akan diluncurkan. Pemenangnya Dari konsorsium dari PDJT, yakni beberap perusahan besar bus jadi satu. Ada badan hukum angkot di Bogor juga," imbuh Danjen. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, program ini lebih tepat disebut sebagai BTS alih-alih sekedar bantuan bus. Pemenang lelang jadi operator dari program operasional bus dengan sistem Bus Rapid Transit. Sementara armada bus sendiri akan diberikan pemerintah melalui BPTJ, yang direncanakan sudah operasional pada akhir September 2021. Ia menambahkan, program BTS merupakan subsidi dari pemerintah pusat melalui BPTJ/Kementerian Perhubungan. Selain dukungan bus, nanti operasional pelayanan juga akan ditanggung BPTJ selama subsidi. "Peran BPTJ tentunya melakukan pengawasan dan evaluasi atas operasional pelayanan bus agar sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan," tandasnya. Budi menegaskan, tujuan subsidi dalam bentuk BTS adalah meningkatkan kualitas layanan angkutan umum massal agat sebanyak mungkin masyarakat mau memanfaatkan angkutan umum massal. Jika layanan angkutan umum massal berbasis di daerah khususnya di Kota Bogor sudah terstandarisasi sesuai sistem BRT (Bus Rapid Transit), kata dia, nantinya akan memudahkan integrasi layanan se-Jabodetabek "Ini skema BTS, jadi subsidi secara keseluruhan pelayanan baik pengadaan armada maupun operasionalnya. Armada secara keseluruhan 75 unit, yang akan dioperasionalkan secara bertahap. Kalau masalah anggaran saya masih perlu nanya satker ya," tandas Budi. Saat ditanya jika ditengah jalan program tidak berjalan maksimal atau pemda tidak mampu jamin keamanan sesuai PKS, ia menyebut penalti atau sanksi akan melihat hasil evaluasi terlebih dahulu seperti apa. "Nanti dilihat dulu hasil evaluasi seperti apa," imbuhnya. (ryn)