METROPOLITAN.id - Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somarddikarya mengatakan bahwa masih banyak orang tua warga miskin yang mengeluh soal penahanan ijazah lantaran ada tunggakan kewajiban orang tua siswa terkait biaya sekolah. Hal itu terungkap saat dirinya menggelar silaturahmi dengan warga tiga kelurahan di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor belum lama ini. Termasuk pembahasan sulitnya penebusan ijazah tersebut dalam. Atty pun menampung banyak laporan terkait hal tersebut “Kita segera tuntaskan persoalan ini. Banyak masyarakat yang mengeluh karena banyak sekolah yang menahan ijazah dengan judul yang sama yaitu tertunggaknya kewajiban orang tua siswa dalam melunasi biaya,” kata Atty. Atty menegaskan, penebusan ijazah harusnya bisa dilakukan secara gratis dengan mengacu pada peraturan walikota (perwali). “Berdasarkan data, yang menunggak tak bisa ambil ijazah hampir di atas 90 persen. Ini tentu harus diperjuangkan,” kata Atty. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang menghadiri agenda tersebut itu merespons positif dengan niatan para legislator. Mantan petinggi KPK tersebut berjanji akan menuntaskan eksekusi persoalan ini dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. “Kita akan hadir dan selesaikan persoalan ini secepatnya. Tiga hak dasar rakyat salah satunya pendidikan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin memang menjadi prioritas kita,” kata Dedie. Komitmen Dedi ini mendapat apresiasi dari Atty. Menurutnya, Pemkot Bogor sejauh ini sudah berupaya hadir di tengah masyarakat. Upaya memprioritaskan pendidikan di Kota Bogor, kata Atty, harus didukung penuh oleh legislatif. “Harusnya tidak hanya pemkot saja yang melakukan intervensi. Gubernur Jawa Barat seharusnya ikut melakukan intervensi dalam APBD Provinsi untuk persoalan ini karena jenjang SMK/SMA sudah menjadi ranah provinsi,” beber Atty. Meski begitu, DPRD Kota Bogor mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk bisa terlibat dalam program ini. Menurutnya, intervensi APBD Provinsi untuk penebusan ijazah sangat diperlukan khususnya Kota Bogor. “Saya meminta kepada gubernur Jabar, harusnya dapat ikut dalam program ini dimana adanya intervensi APBD Provinsi untuk diberikan kepada daerah khususnya ke Kota Bogor,” desak Atty. “Supaya tidak ada lagi cerita ijazah siswa yang sudah lulus masih ditahan karena adanya tunggakan orang tua siswa, sementara sekolah SMA dan SMK yang dalam ranah ini merupakan kewenangan dinas pendidikan tingkat provinsi malah terlihat tidak peka,” tambahnya. Selain sorotan terkait penebusan ijazah, politisi yang akrab disapa Ceu Atty ini pun menampung sejumlah aspirasi antara lain migrasi BPJS-PBI bagi masyarakat tidak mampu, selain itu tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi warga miskin. (*/ryn)