METROPOLITAN.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan untuk menindak baliho bergambar tokoh politik yang disebut sebagai capres pada Pilpres 2024.   Hal itu diungkapkan menyusul semakin maraknya baliho atau papan reklame bergambar tokoh politik yang semakin banyak terpampang di sejumlah daerah.   "Kan tidak diatur, selama belum masuk tahapan tidak masalah sebenarnya, tetapi secara estetika pemerintah daerah bisa menegur," kata Ketua KPU RI, Ilham Saputra usai menghadiri launching program desa peduli pemilu dan pemilihan serta rumah pintar pemilu digital di Kabupaten Bogor, Kamis (4/11).   Diketahui, baliho atau papan reklame bergambar tokoh politik kini semakin banyak terpampang di sejumlah daerah.   Meski tak secara gamblang, namun baliho tokoh politik disebut sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang.   Pasalnya, dalam baliho yang terpampang itu ada nuansa pencalonan dengan menyantumkan angka 2024, yang menunjukkan tahun kontestasi politik Pemilihan Umum atau Pemilu Nasional baik Pemilihan Legislatif dan Presiden.   Seperti yang terpampang di sejumlah ruas jalan di wilayah Bogor. Mulai dari ketua parpol hingga wakil rakyat terpampang menghiasi jalanan protokol Kota Hujan.   Namun, kemunculan iklan politikus jelang Pemilu 2024 di masa pandemi saat ini menuai kritik dari warga yang merasa dirinya kesusahan.   "Harusnya mereka jangan iklan dulu, pakai saja dana iklannya itu untuk membantu masyarakat yang hari ini kesusahan karena Covid," kata pendiri Komunitas GENF, Brahmansyah.   Menurut Bram, saat ini para pejabat itu lebih baik fokus kepada pengerahan serta tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab para Legislatif dan Eksekutif. Lalu, apabila mereka para pejabat memiliki dana lebih Bram menyinggung jangan pasang iklan-iklan politik.   "Bersabar lah dulu kalo mau kampanye, buktikan aja dulu periode menjabat saat ini, masih layak tidak dipilih kembali nanti Pemilu," ucapnya.   Bram menambahkan saat ini rakyat butuh kinerja nyata para pejabat, ketimbang wara wiri di bilboard. Karena, rakyat hanya butuh solusi nyata dan langkah cepat dalam pemulihan ekonomi yang juga belum terasa.   "Jadi jangan lagi kepentingan pribadi membuat masyarakat malah tidak simpatik pada orang politik," tandas Bram. (rez)