METROPOLITAN.id - Pemerintah pusat memang belum merespon surat permohonan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait permohonan pengambil alihan status jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) serta pembiayaan pembangunan flyover di jalan tersebut. Namun setiap tahun Pemkab Bogor rupanya tetap menganggarkan untuk melanjutkan pembangunan jalan Bomang tersebut. Meskipun biaya yang dianggarkan tidak begitu besar. "Setiap tahun tetap kita anggarkan memang jumlahnya tidak besar. Karena kebutuhan pembangunan jalan Bomang ini cukup besar, kalau hanya menggunakan APBD saja dirasa cukup berat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Suryanto. Menurutnya, Pemkab Bogor menargetkan agar jalan Bomang dapat dilalui pada 2022, meskipun belum ada pembangunan flyover. "Tahun ini jalur lambat kita akan selesaikan. Karena memang targetnya di 2022 ini jalan Bomang dapat dilalui," paparnya. Suryanto juga tidak menyebutkan jumlah biaya yang dianggarkan setiap tahunnya. Namun menurutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setiap tahun menganggarkannya. Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Fery Chechanova meminta Pemkab Bogor terus melanjutkan pembangunan Jalan Bomang. “Pemkab Bogor memang telah berupaya, tetapi pembangunan jalan Bomang harus tetap dilakukan meski pemerintah pusat nantinya tak mau membantu,” kata dia. Sambil menunggu respon dari pemerintah pusat, Fery berharap agar pemerintah daerah tetap membangun secara bertahap sehingga progres pembangunannya terus meningkat. “Kalau dibiarkan begitu saja sayang pembangunan yang sebelumnya. Maka dari itu Pemkab harus tetap menganggarkan untuk pembangunannya secara bertahap,” paparnya. Apalagi jika melihat kebutuhan anggaran pembangunan Jalan Bomang yang cukup besar, Fery sebenarnya mengaku pesimis jika pembangunan hanya mengadalkan APBD Kabupaten Bogor. “Kalau hanya dari APBD saja memang sangat berat. Tapi maksudnya sambil berjalan Pemkab Bogor secara bertahap menganggarkan juga setiap tahunnya,” kata Ferry. (mam)