METROPOLITAN.id - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Bogor masih menyebar. Per hari ini, Rabu (6/7), tercatat sudah 3.424 hewan ternak terjangkit wabah tersebut. Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dari jumlah tersebut, 1.010 di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Sementara masih ada 2.002 ekor hewan ternak yang masih dalam perawatan. Jumlah hewan yang terpapar tersebar di 29 kecamatan di 69 desa. "Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Yang 2.002 ekor juga kita isolasi dan intens dilakukan pengobatan seperti pemberian vitamin, anti biotik dan lainnya agar bisa sembuh juga," ujar Iwan, Rabu (6/7). Menurut Iwan, berbagai langkah terus dilakukan untuk menanggulangi wabah PMK. Salah satunya dengan membentuk Satgas Penanggulangan PMK. "Waktu rapat pertama kita antisipasi dengan penguatan tim satgas, petugas kita sebar di 40 kecamatan. Alhamdulillah kita dapat dukungan dari IPB University, dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ada 100 orang dan 150 orang dari petugas kita," ungkapnya. Para petugas ini berkeliling memeriksa hewan ternak dan hewan kurban yang dijajakan jelang Idul Adha. Mereka juga bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pengurus masjid, peternak, hingga pedagang hewan terkait penyebaran dan penanganan PMK. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan pengawasan melekat terhadap alur distribusi hewan ternak yang masuk ke Kabupaten Bogor. "Mereka mobile untuk memeriksa di peternakan dan juga untuk berkeliling ke pedagang hewan kurban dadakan. Kami data dan kami periksa, ini sedang berjalan. Bila mana terjangkit, akan kami minta isolasi. Itu langkah yg kami lakukan untuk antisipasi dan melindungi masyarakat agar Idul Adha ini juga masyarakat tidak cemas," terang Iwan. Agar upaya-upaya tersebut berjalan maksimal, Iwan meminta masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan. Penanganan PMK tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Baginya, butuh peran serta semua pihak agar wabah tersebut bisa terkendali. "Kita bareng-bareng bekerja, menjaga, mengamankan. Saya juga mengimbau ketika membeli kurban agar bisa meminta pendampingan petugas yg ada di wilayah. Kita juga buat hotline dan ada posko untuk masyarakat mendapat imformasi soal PMK," tandasnya. (fin)