METROPOLITAN.id - Dugaan kasus penyelewengan dana oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) rupanya sudah sampai ke telinga Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Apalagi, diketahui ACT mempunyai kantor cabang di Kota Bogor yang berada di bilangan Jalan Pandu Raya, Kecamatan Bogor Utara. Belum lagi, Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sudah menginstruksikan semua kepala daerah di Jawa Barat, untuk segera menghentikan operasional ACT. Meski begitu, Dedie A Rachim mengaku belum menerima secara resmi permintaan dari Wagub UU kaitan menghentikan operasional lembaga kemanusiaan itu. "Belum ada. Sejauh ini kita kan baru menerima informasi dari media. Bahwa ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, ada hal-hal yang perlu diluruskan terkait pemberitaan penggunaan sumbangan masyarakat di ACT," katanya kepada awak media di Balai Kota Bogor, Kamis (7/7). Ia mengaku prihatin namun berharap segera ada penjelasan resmi dari pihak terkait, sehingga Pemkot Bogor juga bisa mengambil langkah resmi terkait masalah yang berpolemik di masyarakat ini. "Kami prihatin lah, tapi mudah-mudahan ada semacam penjelasan resmi dan juga langkah-langkah resmi yang nanti harus kita (Pemkot Bogor, red) ambil," imbuh Dedie. Pihaknya pun belum bisa memutuskan kebijakan apapun terkait ACT di Kota Bogor dan masih melihat situasi yang terjadi secara nasional. "Kita belum memutuskan, apakah harus ditutup ataukah apa nanti. Kita lihat lah, kan ini berlaku secara nasional, kita ikuti saja," ujarnya. Secara umum, ia mengakui ACT cukup aktif dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat secara langsung. Dedie juga mengakui ACT beberapa kali melibatkan Pemkot Bogor dalam kegiatan kemanusiaan itu, namun hanya dalam prosesi atau acara-acara seremonialnya saja dan tidak terlibat langsung baik pengumpulan dana ataupun distribusi kepada penerima. "Kami hanya dilibatkan untuk prosesi atau acara-acaranya saja," tegas Dedie. Dikutip dari jpnn.com, Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta para kepala daerah di Jawa Barat untuk segera menghentikan operasional kantor ACT yang ada di wilayah masing-masung. Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat tidak semakin bingung. "Di satu sisi ada pemberitaan seperti itu, tetapi kantor masih tetap buka," katanya, Rabu (6/7). Pemberhentian operasional ACT itu, sambung dia, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pria yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat itu mengaku khawatir masalah tersebut akan berdampak pada warga. "Jadi, untuk keselamatan, untuk ketenteraman kita, kantor ACT yang ada di wilayah Jawa Barat untuk menghentikan operasionalnya," tandasnya. Selain menutup kantor ACT, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta agar segera menginventarisasi aset milik ACT tersebut. "Karena kami khawatir aset tersebut menjadi hilang atau bagaimana. Kesimpulan aset tersebut di akhir atau bagaimana,” paparnya. Menurut Uu, pendataan atau pendaftaran barang-barang milik ACT penting dilakukan. Maka dari itu, pemerintah didorong agar bergerak mencari tahu aset mana dan di mana saja di wilayah Jabar. (ryn)