METROPOLITAN.id - Polemik pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hambal (MIAH) yang berlokasi di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sampai saat ini terus bergulir. Setelah menghentikan sementara pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana meminta bantuan ke Pemerintah Pusat, untuk memberikan solusi agar persoalan ini tidak lagi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal itu pun dibenarkan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, Alma Wiranta saat ditanya rencana Pemkot Bogor melakukan konsultasi bersama Pemerintah Pusat. "(Pertemuannya) Terkait dengan persoalan yang sekarang (sedang) update, konflik sosial ya, nanti siang," kata Alma kepada wartawan pada Senin (1/8) siang. "Nanti kita lihat saja karena banyak yang diundang, (terkait persoalan) Imam Hanbal, nanti siang kita lihat dari semua sudut lah," sambungnya. Menurutnya, dalam pertemuan ini Pemkot Bogor meminta mediator dari Komnas Ham. Di mana, pembahasan yang dibahas terkait persoalan yang tak terpisahkan dari polemik pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal. "Kita minta untuk (membahas) persoalan yang terpisah ya, jadi persoalan di Kota Bogor ini supaya lebih fair kita akan buka, jangan hanya diskusi saja tapi kasih solusi dong," ucap dia. "Seperti yang pak wali sampaikan, dari aspek hukum sudah selesaix kita mau melaksanakan tapi bagaimana di masyarakat, kan tidak boleh pemerintah ini memilih salah satu, harus dua-duanya nih dilindungi," imbuhnya. "Jadi untuk menjaga ketertiban dan kondusifitas di Kota Bogor ini kita harus lakukan yang terbaik, jadi kita harus mendengar tanggapan dari semua pihak," ujar Alma. Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghentikan sementara proses pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Jalan Pandu Raya, Kecamatan Bogor Utara pada Rabu (27/7). Penyetopan pembangunan itu karena berpotensi menimbulkan konflik sosial. (rez)