METROPOLITAN.id - Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengaku enggan terlibat dalam persoalan terkait pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Musababnya, lelaki yang akrab disapa ZM ini menilai, konflik yang terjadi pada tubuh partai berlambang Ka'bah itu merupakan masalah yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Masalah konflik internal partai persatuan pembangunan, sebetulnya kami DPC Kota Bogor tidak dalam mengambil sikap apapun, (kami) menunggu intruksi pimpinan kami di wilayah DPW Jawa Barat," kata ZM, Minggu (11/9). Menurut ZM, saat ini Ketua DPC se-Jawa Barat telah menyepakati untuk satu suara menunggu sikap apapun yang nantinya menjadi keputusan DPW dalam masalah konflik internal yang terjadi di pusat Selain itu, ZM berharap elit partai segera menyelesaikan konflik internal partai yang pernah meraih masa kejayaan pada tahun 1999 itu. "Kami berharap masalah ini segera selesai, karena masalah ini timbul di DPP dan harus diselesaikan oleh DPP juga, kami di wilayah Bogor, Kabupaten dan kota sedang fokus mengikuti tahapan Pemilu 2024," ucap ZM. "Kami sedang sibuk merekrut Bacaleg, sedang fokus juga melakukan konsolidasi di akar rumput, jadi kami tidak mau terseret ke dalam suasana yang terjadi di DPP," sambungnya. Dalam kesempatan ini, ZM juga meminta agar masalah konflik partai ini tak merembet ke daerah. "Jangan mengganggu daerah yang sedang fokus konsolidasi di akar rumput," pintanya. Disinggung terkait Suharso Monoarfa yang melakukan perlawanan, ZM enggan menjawabnya. Namun, dirinya kembali menyerahkan masalah konflik internal partai yang terjadi saat ini ke DPP. "Kami serahkan semua ke DPP, mudah-mudahan bisa duduk bersama, dan menyelesaikan masalah ini secepatnya, sehingga PPP tidak terganggu jelang pemilu," imbuhnya. "Masalah sah atau tidaknya, DPP yang nanti akan menyelesaikan. Karena di DPP ada Mahkamah Partai, Majelis Pertimbangan, kami tidak mau ikut-ikutan ke pihak A atau B," tandas ZM. Diketahui, Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa disebut telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum DPP PPP. Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat mahkamah partai yang digelar pada 2-3 September 2022. “Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9). Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan. Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan ketua umum PPP. Imbas keputusan pemberhentian Suharso, melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan 'Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024', Muhamad Mardiono resmi menjabat sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP. Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia. (rez)