METROPOLITAN.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini tengah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk masa transisi untuk masa Penjabat (Pj) Bupati Bogor. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan RKPD yang sedang disusunnya untuk tahun anggaran 2024-2026. Sebab, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Bupati Bogor saat ini akan habis pada 2023. "Kita menyiapkan landasan kerja untuk Pj Bupati yang akan datang. Karena kalau tidak disiapkan sekarang landasan kerja Pj Bupati pedomannya apa," kata Burhanudin. RKPD yang dirancangnya, lanjut Burhan, akan berlaku pada 2024-2026. Bahkan setelah ada Bupati Bogor terpilih atau hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), RKPD yang disusunya saat ini bisa disesuaikan dengan janji politik Bupati terpilih. Sebab janji-janji tersebut harus masuk dalam masuk RKPD. "RKPD ini disamping untuk pedoman keberlanjutan pembangunan juga, tetapi untuk pedoman pentunjuk dalam menyusun RPJMD 2024-2029," paparnya. Burhan menargetkan pembahasan RKPD terseut dapat selesai pada tahun ini. Sebab RKPD tersebut nantinya akan disahkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda. "Saya selalu katakan RKPD yang dibuat ini untuk APBD transisi. Kenapa APBD transisi bukan berarti transisi akal-akalan atau transisi untuk memenuhi kewajiban, tetapi ini merupakan RKPD yang bisa dilanjutkan lima tahun kedepan setelah terpilih Bupati dan Wakil Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang sudah kita rintis sekarang," tegas Burhan. Selain RKPD yang disusun oleh masing-masing dinas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk pedoman Pemkab Bogor pada 2024-2026 atau dimasa transisi. "Prioritas pembangunannya tetap sama seperti tentang kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik," kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra. Meski kedepan memiliki jargon yang berbeda, Menurut Suryanto, fokus pembangunanya tetap sama. Selain itu, dalam RPD yang sedang dibahasnya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak luput menjadi perhatiannya. Sebab, di Kabupaten Bogor ada bebebrapa PSN yang telah ditetapkan. "Dalam RPD mengakomodir PSN juga karena itu memang diamanahkan untuk singkronisasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, jadi apa yang menjadi arahan-arahan dalam RPJMN itu menjadi pedoman kita dalam menyusun RPJMD atau RPD," ungkapnya. (mam)