METROPOLITAN.id - Jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada bulan Maret, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menyiapkan anggaran Rp9,5 Miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan, anggaran Rp9,5 Miliar tersebut untuk penyelenggaraan Pilkades di 36 desa pada 26 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 317.965 orang yang tersebar di 363 tempat pemungutan suara (TPS).
Sehingga dalam pelaksanaan Pilkades para panitia dilarang meminta ke para calon.
Sebab, dana pilkades hanya bersumber dari APBD dan partisipasi masyarakat.
"Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran untuk memenuhi semua kebutuhan pelaksanaan pilkades.
Namun anggaran itu dikeluarkan setelah panitia pilkades telah melewati semua tahapan," kata Renaldi.
Ia juga menyadari, dalam Pilkades serentak nanti tidak menutup pintu bagi partisipasi masyarakat yang ingin membantu menyukseskan pilkades 2023.
Namun dengan catatan, hal itu tidak mengikat, apalagi mengarahkan condong ke salah satu calon.
DPMD juga mencatat, sebanyak 150 orang mendaftar sebagai pesert bakal calon kepala desa Pilkades.
"Saat ini tahapan Pilkades sudah masuk tahap penjaringan, atau penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa dengan jumlah 150 orang bakal calon," paparnya.
Reynaldi berpesan kepada panitia Pilkades baik di tingkat kecamatan maupun desa agar aktif memetakan potensi masalah yang akan timbul.
"Kedepankan netralitas di dalam diri setiap panitia Pilkades, tingkatkan koordinasi dan sinergi antara panitia Pilkades dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)," ujarnya.
Penyelenggaraan Pilkades Serentak, kata Reynaldi, telah tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (mam)