METROPOLITAN – Tidak adanya alokasi anggaran pembangunan jalan provinsi yang melintas di ruas jalan Kota Sukabumi membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi kecewa. Kabarnya, anggaran infrastruktur jalan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan tersedot pembangunan jalan ke kawasan Geopark Ciletuh di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
”Ini jadi kabar kurang menggembirakan. Kabarnya tahun ini Pemprov Jabar tidak menganggarkan pembangunan jalan provinsi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdul Rachman, kemarin. Tahun ini, lanjut Abdul, fokusnya untuk pembangunan infrastruktur jalan ke kawasan Geopark Ciletuh. Bahkan, Abdul mengaku sudah melaporkan kabar tersebut ke walikota yang bisa menindaklanjutinya untuk melakukan komunikasi dengan Pemprov Jabar.
”Padahal masih banyak jalan provinsi di Kota Sukabumi yang harus dilanjutkan pembangunannya. Misalnya seperti Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Selakaso,” katanya. Abdul tak memungkiri kondisi jalan berstatus nasional dan jalan berstatus provinsi di Kota Sukabumi kondisinya banyak yang masih rusak. Ruas-ruas jalan tersebut paling banyak dilintasi kendaraan bermuatan lebih. ”Perlu komitmen bersama untuk membenahi kondisi infrastruktur jalan rusak itu dari semua stakeholder pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga sudah mengusulkan di beberapa titik ruas jalan provinsi dilakukan pengerasan jalan menggunakan beton. Hanya saja anggaran pelaksanaannya tentu akan berbeda dengan pengerjaan menggunakan hotmiks. ”Ini harus mulai dipikirkan provinsi, karena selama ini jalan rusak terdapat di ruas jalan provinsi dan nasional,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Dinas Perhubungan mengundang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta perwakilan perusahaan swasta. Intinya, kegiatan itu merupakan urun rembuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan. ”Hasil dari rapat koordinasi itu kita sepakat berkomitmen untuk sama-sama memperbaiki kerusakan kondisi jalan sesuai tupoksi masing-masing wilayah. Ada permintaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar kita bisa menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas drainase dan trotoar di ruas jalan nasional. Nanti kita akan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkannya,” ujarnya.
(yan/hep/er/py)
