METROPOLITAN - Kontribusi sektor maritim Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berpotensi tumbuh tinggi. Hal itu bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. "Industri perikanan dan kelautan mempunyai peran strategis bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2025, potensi 11 sektor kemaritiman Indonesia diperkirakan mencapai US$ 1,3 triliun per tahun dengan penyerapan tenaga kerja 45 juta orang," ujar anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Mohammad Najikh dalam keterangan tertulis. Najikh mengatakan hal itu dalam acara Focus Group Discussion tentang industrialisasi sektor maritim dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) di Surabaya hari ini. Najikh yang juga ketua Pokja Industri Perikanan, Maritim dan Peternakan KEIN ini menyayangkan bahwa kontribusi sektor maritim Indonesia masih sekitar 10-12%, jauh di bawah Malaysia dengan 22% dan Amerika dengan 30%. "Tingginya kontribusi sektor maritim Amerika didorong oleh pembangunan kapal, khususnya untuk kebutuhan militer. Hal yang sama dapat dilihat dari Tiongkok, yang terus mengembangkan teknologi maritimnya melalui pembangunan kapal dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi," jelasnya. Menurut Najikh, sejarah mencatat bahwa pengembangan sektor maritim khususnya galangan kapal mustahil terjadi tanpa dukungan pemerintah. Korea Selatan, Tiongkok, dan Amerika telah membuktikan hal tersebut. "Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan mendukung sektor maritim dan kelautan, namun hasilnya belum optimal. KEIN menyatakan bahwa pengembangan kawasan industri terpadu maritim untuk kawasan timur Indonesia sangat diperlukan, demi peningkatan rantai suplai (supply chain) industri maritim yang berdaya saing," paparnya. Senada dengan KEIN, Prof Daniel M. Rosyid pakar dari ITS yang juga menjadi narasumber FGD KEIN-ITS mengatakan, kapal harus dilihat sebagai infrastruktur. Sehingga memerlukan perencanaan komprehensif sebagaimana perencanaan infrastruktur lain. Kedua, lanjut Daniel, iklim bisnis di laut harus diperjelas dengan keberadaan badan pemerintahan tunggal yang diberikan kewenangan penuh. Iklim bisnis yang tidak jelas justru menjadikan ekonomi biaya tinggi. "Ketiga, perlunya dukungan sektor keuangan melalui berbagai insentif, termasuk fiskal. Keempat, keberpihakan dari pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)," jelas Daniel. Acara FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan peta jalan (roadmap) industrialisasi Indonesia 2045. KEIN merupakan lembaga penasihat Presiden dalam bidang ekonomi dan industri yang dibentuk pada awal tahun 2016. Setelah ditugaskan oleh Presiden untuk menyusun peta jalan industrialiasi, KEIN melaksanakan kajian dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk universitas negeri di Indonesia seperti ITS. Dari hasil kajian tersebut KEIN memilih empat fokus industri prioritas penggerak pertumbuhan inklusif dan berkeadilan, yakni: industri pertanian, industri maritim, industri pariwisata, dan industri kreatif. Keempatnya diharapkan dapat dilaksanakan melalui tiga tahap: fokus industri (2017-2025), tahap ekspansi (2026-2035), dan tahap akselerasi (2036-2045). Sedangkan FGD yang dilaksanakan dengan ITS hari ini bertujuan menggali pusat-pusat keunggulan maritim Indonesia yang dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru.
sumber : detik.com
