METROPOLITAN - Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan mendukung lima agenda prioritas pembangunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi 2018. “Kami minta pemerintah daerah dapat memberi tanggapan terhadap kesiapan anggaran dalam mendorong lima prioritas pembangunan tersebut supaya bisa terlaksana,” kata Ketua Fraksi Hanura Topik Surahman saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Pendopo Sukabumi, baru-baru ini.
Topik menyampaikan apresiasi dan penghargaan Fraksi Hanura kepada pemerintah daerah atas usaha-usaha dalam upaya meningkatkan PAD. Sehingga pada tahun ini PAD Kabupaten Sukabumi diproyeksikan naik Rp14 miliar lebih atau naik sekitar 2,54 persen. “Walaupun di sisi lain kalau dibandingkan dengan realisasi PAD 2017 yang sudah mencapai Rp535 miliar lebih, kenaikan menjadi masih kecil,” terangnya.
Menurut Topik, setelah melihat struktur belanja daerah pada RAPBD 2018 sebesar Rp3.533 triliun yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebear Rp1.999 triliun, dan Belanja Langsung (BL) Rp1,5 triliun, namun Fraksi Hanura melihat hanya sebesar Rp469 miliar untuk belanja modal. “Artinya sangat kecil bagi kebutuhan pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk itu harus ada usaha-usaha yang signifikan untuk meningkatkan belanja modal tersebut,” ujar Topik.
Hal lainnya disampaikan Topik, seperti musim kemarau panjang sangat berpengaruh terhadap sumber mata air yang ada, tak terkecuali di Kabupaten Sukabumi yang berada di cekungan sumber mata air. Berdasarkan data yang dimilikinya, dari tahun ketahun ia melihat bahwa setiap musim kemarau wilayah/daerah yang mengalami kekeringan semakin meluas. “Melihat kondisi tersebut, kami minta untuk adanya penanganan masalah tersebut dengan sangat serius termasuk didalamnya hubungan dengan konservasi lingkungan danjuga merehabilitasi alam akibat penambangan galian C di wilayah-wilayah resapan air,” jelasnya.
Fraksi Hanura akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya program peningkatan ketahanan pangan melalui penguatan lembaga ketahanan pangan serta peningkatan ketersediaan dan kesinambungan produksi pangan dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi aman pangan. “Adakah program berkaitan dengan hal tersebut, seperti apa usaha pemerintah daerah,” paparnya.
Kemudian, berkaitan dengan pelaksanaan DAK pendidikan yang belum terealisasi dengan maksimal sejak 2010. Dan dari hasil komunikasi dengan Disdik disampaikan bahwa ditargetkan 2018 ini semua anggaran DAK pendidikan yang ada sejak 2010 akan diselesaikan. “Kami berharap dana DAK pendidikan bisa terserap secara maksimal,” harapnya mengakhiri.
(hep/ram/run)
