METROPOLITAN - Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw a b a n Pelaksanaan APBD (PPA) Kabupaten Sukabumi 2016, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi. PKS berpandangan ketika melihat dokumen draf Raperda tentang PPA 2017 yang begitu tebal tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam proses pencetakannya.
“Kami menyarankan ke depan untuk efisiensi dokumen draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukabumi bisa berbetuk digital/softcopy,” ujar Muhammad Yusuf saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS di rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini.
PKS pun meminta penjelasan bupati terkait kesesuaian pelaksanaan APBD 2017 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. “Berapa persen target visi dan misi yang tercapai dengan APBD 2017 ini?” tanyanya. Selain itu, PKS melihat masih ada anggaran yang realitasnya masih bermasalah, sehingga harus terus diperbaiki. Karena itu pemerintah daerah untuk tidak terlalu terlena dengan predikat WTP pada laporan keungan. (ade/ram/run)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
