METROPOLITAN - Bupati Sukabumi Marwan Hamami bersependapat dengan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi bahwa capaian perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI harus disikapi rasa syukur dan tawadu. Atas capaian itu, semua elemen harus bekerja dan berusaha optimal melaksanakan fungsi tugas pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Golkar atas apresiasi, saran dan masukan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) 2017. Baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun belanja," kata Marwan saat menjawab pandangan Fraksi Golkar terhadap Raperda PPA 2017 di rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini. Menurut Marwan, raperda yang disampaikan telah menerapkan pengelolaan keuangan dan pelaporan yang berbasis aktual sesuai amanat PP No 71/2010 tentang Standar Akuntabel Pemerintah dan telah dilakukan audit BPK RI. "Kami sependapat untuk terus mengoptimalkan potensi PAD agar kemandirian keuangan daerah lebih maksimal. Perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dengan melakukan perbaikan intensifikasi dan ekstensifikasi mulai dari sistem manajerial, SDM dan koordinasi," ucapnya. Marwan mengatakan, dari empat komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah, hanya pajak daerah yang kewenangannya langsung ditangani Bapenda. Sedangkan tiga komponen lainnya ditangani perangkat daerah yang membidangi yakni 18 perangkat daerah penghasil dan 47 kecamatan. "Tetapi Bapenda yang tersirat sebagai koordinator pendapatan daerah akan tetap berupaya maksimal dan berinovasi untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan sebagai cerminan kemampuan fiskal daerah," jelasnya. Pemkab, lanjut Marwan, juga sependapat bahwa pembangunan daerah untuk lebih difokuskan kepada peningkatan proporsi belanja modal dan menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam pencapaian target RPJMD. Sementara itu, berkenaan dengan Silpa 2017 seyogyanya harus digunakan sesuai peraturan serta program dan kegiatan yang sudah direncanakan yang berdampak kepada peningkatan kinerja pembangunan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah senantiasa akan dioptimalkan penyempurnaan agar proses pembangunan tepat sasaran dari perencanaan, waktu maupun capaian sisi anggaran. Sehingga proses penyerapan dan pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan. "Kami sependapat dan berharap fungsi pengawasan kesepian akan lebih optimal dan intens dilakukan DPRD mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban," tandasnya. (ade/ram/run)