METROPOLITAN - Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Cicurug Iyus Ahmad Winarya mengadukan nasib guru honorer SD ke ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, kesejahteraan sejumlah guru honorer di Kabupaten Sukabumi sangat mengkhawatirkan. TERLEBIH saat ini adanya aturan di mana kepala sekolah hanya diperbolehkan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya 15 persen. Sedangkan di Kecamatan Cicurug sendiri masih membutuhkan 50 persen guru honor. ”Kami masih kekurangan 50 persen guru honor,” ujar Iyus saat mengadu ke ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Meski mendapatkan honor hanya 15 persen daru BOS, guru honorer dituntut memberi pendidikan yang layak sama seperti guru-guru lainnya. “Guru dituntut memberikan pendidikan yang layak tapi guru honor kesejahteraannya masih jauh dari kata layak. Makanya kami mengadu ke ketua DPRD untuk dicarikan solusinya,” katanya. Untuk menambah kesejahteraan guru honorer, lanjut Iyus, kepala sekolah harus mencari solusi sendiri. Sebab dengan honor yang tidak layak, guru honorer akan kesulitan berpikir jernih dalam mendidik anak murid. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi HM Agus Mulyadi merespons serius persoalan tersebut. Ia meminta aduan itu dilengkapi data akurat. Sebab, ia akan berusaha memasukkan persoalan tersebut dalam pokok-pokok pikiran dewan. ”Tolong siapkan datanya dan kami siapkan juga waktu untuk audiensi ke DPRD agar bisa dicarikan solusinya,” singkat Agus. Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati meminta para guru honorer yang akan mogok mengajar demi menyampaikan tuntutan dalam aksi demonstrasi, agar melakukannya secara bergantian. Reni mengaku paham apa yang diperjuangkan para guru honorer. Namun waktu belajar murid hendaknya tidak ikut dikorbankan. ”Saya harap mogok untuk aksi demonstrasinya bergantian, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan,” ucap Reni. Reni yang ketika dihubungi sedang berada di daerah pemilihannya, Dapil IV Jabar yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi, mengaku sempat didatangi perwakilan honorer dari dapilnya. ”Saya lagi di dapil sekarang. Malam tadi kedatangan rombongan honorer ke posko saya. Ada yang mengadu, protes dan mengancam bahwa mereka akan mogok, akan demo,” ungkap Reni. Karena persoalan honorer ini sama dengan banyak daerah, Reni pun menjelaskan soal hasil rapat gabungan DPR dan pemerintah kepada mereka. Di mana dari 157.210 guru honorer, kemampuan pemerintah mengangkat lewat rekruitmen CPNS 2018 hanya 13 ribuan. ”Kemudian saya jelaskan bahwa bagi yang tidak lolos ikut tes pada minggu depan, maka mereka bisa ikut tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Bagi yang tidak lulus itu maka dia bisa bekerja dengan mendapatkan gaji sesuai UMR. Itulah yang dapat saya sampaikan ke mereka,” jelas Reni. Namun, lanjut wakil ketua umum DPP PPP ini, para honorer menganggap keputusan itu tidak fair. Kenapa? Karena mereka betul-betul merasa diperlakukan tidak adil. ”Karena sudah ada yang 14 tahun mengajar, sudah bisa menjadikan anak-anak didiknya menjadi orang lah, kira-kira begitu,” ucap mantan ketua Fraksi PPP DPR ini. (hid/ade/mam/run)
