Lahirkan 6 Perda, Pemkab Butuh Dukungan DPRD

METROPOLITAN - Wakil Bu­pati Sukabumi (Wabup) Adjo Sar­djono menyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap enam ran­cangan peraturan daerah (raper­da). Penyampaian itu berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, ke­marin. Keenam raperda tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggar­aan Komunikasi dan Informatika, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2038, Ra­perda Pola Pengasuhan Anak dan Remaja dalam Keluarga, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukabumi, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Raperda tentang Pe­ternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam penyampaian mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Infor­matika, Adjo memastikan pe­merintah daerah terus-mene­rus meningkatkan peran dalam mengakses dan menyebarkan informasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkat­kan peran pemerintah daerah tersebut adalah dengan pem­bentukan Perda tentang Penyel­engaraan Komunikasi, Infor­matika dan Persandian ini.­ ”Diharapkan pemanfaatan teknologi secara positif dapat dimaksimalkan guna mem­buka peluang kepada masy­arakat untuk mengakses ber­bagai macam informasi tekno­logi sehingga terbentuk masy­arakat informasi di Kabupaten Sukabumi, yaitu masyarakat yang mengetahui, memahami dan menguasai informasi di segala bidang yang pada akhir­nya dapat membuka peluang kepada kesejahteraan masy­arakat,” jelasnya. Selanjutnya mengenai Ra­perda tentang RTRW Kabupa­ten Sukabumi Tahun 2018-2038, Adjo mengatakan, penyusunan revisi RTRW ini berpedoman pada pedoman penyusunan RTRW sesuai Peraturan Men­teri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018. Dengan dinamika pembangunan yang terjadi, baik terkait implementasi kebijakan maupun bentuk antisipasi ter­hadap peluang ke depan, kon­sep penataan ruang yang ter­tuang dalam RTRW akan sela­lu ditantang dengan berbagai dinamika pembangunan yang akan menguji ketangguhan konsep dengan dinamika yang terjadi. “Revisi ini seoptimal mungkin dapat mengantisi­pasi dinamika tersebut dengan mengklasifikasi peruntukannya sehingga muncul peruntukan yang spesifik yang menunjuk wilayah dan bersifat umum,” jelasnya. Adjo menuturkan, strategi pengembangan tersebut disusun dalam bentuk struktur ruang, pola ruang dan kawasan stra­tegis. Di mana dalam struktur ruang merupakan pedoman pemerintah dalam menerapkan konsep pengembangan wi­layah. Dalam pola ini tertuang upaya pemerintah dalam me­nyinergikan aspek kepenting­an dari seluruh pemangku kepentingan dan kawasan strategis sebagai wujud priori­tas pembangunan daerah. Terkait Raperda Penyeleng­garaan Pengasuh Anak dalam Keluarga, Adjo menyampaikan bahwa raperda ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menjamin ter­penuhinya hak-hak anak. Se­hingga diharapkan semua pihak menyadari bahwa melindungi generasi penerus dalam hal ini menjadi kewajiban semua pihak. ”Ke depan akan dibentuk gugus tugas untuk mengimplementa­sikan perda ini yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usa­ha dan masyarakat,” terangnya. Selanjutnya mengenai Ra­perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabu­paten Sukabumi Tahun 2019-2039, Adjo menyampaikan bahwa untuk kegiatan industri skala besar akan ditempatkan pada Kawasan Peruntukan In­dustri (KPI) yang sudah diatur dalam perubahan RTRW Ka­bupaten Sukabumi. Sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan in­dustri tersebut dapat dimini­malisasi. Namun, hal ini butuh komitmen bersama untuk da­pat mewujudkan hal tersebut. Kemudian Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Adjo menyampaikan bahwa pene­tapan kawasan tanpa rokok ini merupakan amanat dari Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selama ini Kabu­paten Sukabumi telah mene­tapkan kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Tetapi da­lam implementasinya, perbup ini belum optimal dalam mem­beri perlindungan kepada ma­syarakat dari bahaya asap rokok. Hal ini dikarenakan dalam perbup hanya diperbolehkan memberikan sanksi adminis­tratif bagi para pelanggar. “Ka­rena itu sesuai amanat undang-undang kesehatan tersebut, kami menindaklanjuti perbup tersebut menjadi Raperda Ka­wasan Tanpa Rokok,” bebernya. Sedangkan mengenai Raperda tentang Peternakan dan Kese­hatan Hewan, Adjo mengatakan, pemerintah daerah melalui Di­nas Peternakan siap melaksana­kan seluruh kewenangan di bidang peternakan dan keseha­tan hewan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kami memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari DPRD Kabupaten Sukabumi,” tutupnya. (ade/els/run)