METROPOLITAN - Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Ni Nyoman Werti, bakal mengajukan relokasi unit pelayanan kesehatan yang tengah dipimpinnya ke lokasi strategis. Ia ingin lokasinya mudah dijangkau 68 ribu warga dari delapan desa yang ada di wilayah pelayanannya. “Kalau posisi puskesmas tetap di Desa Cidahu, tentunya kurang terjangkau warga desa lain, terutama bagi desa yang ada di bawahnya. Sebab, desa ini (Cidahu, red) letaknya di dataran atas dan paling ujung, berbatasan dengan kecamatan lain,” ujar Ni Nyoman. Ia berharap puskesmas tempat tugasnya segera direlokasi guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Ni Nyoman, rencana relokasi ini juga telah dibicarakan dengan sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat setempat dan mereka pun menyambut baik rencana tersebut. “Bahkan saya bersama kepala desa sudah survei lokasi yang cocok untuk relokasi puskesmas, yaitu di Desa Pondokkasotengah,” ungkapnya. Menurutnya, rencana relokasi tersebut tidak bermaksud mendahului pemerintah, terutama Dinas Kesehatan. Tetapi supaya memiliki gambaran terlebih dahulu sebelum ia mengajukan hal ini ke dinas induknya. “Ya setidaknya kita harus punya gambaran dulu sebelum mengajukan ke kepala dinas, keputusan disetujui atau tidaknya nanti bagaimana beliau saja,” tuturnya. Ni Nyoman menambahkan, idealnya puskesmas itu harus memiliki ruang pertemuan dan ruang Pelayanan Obsteri Neonatal Emergensi Dasar (Poned) yang terpisah dengan pasien rawat jalan maupun rawat inap. “Bangunan puskesmas ini kurang representatif karena luas bangunannya hanya 300 meter sehingga pelayanannya masih disatukan,” bebernya. Apabila rencana relokasi ini diamini, dirinya berharap luas lahan dan bangunannya ditambah paling sedikitnya 1.000 hingga 2.000 meter karena untuk pengembangan BLUD nantinya seperti puskesmas perawatan. “Ada delapan desa dan 83 posyandu di wilayah pelayanan kami, ditambah Poned dan layanan 24 jam, membuat kewalahan petugas. Apalagi di puskesmas ini hanya memiliki 34 pegawai yang terdiri 17 PNS, sisanya pegawai honorer dan BHL. Jadi kasihan yang piket, terlebih bagian posyandu tidak ada liburnya,” paparnya. (kng/els/run)
