METROPOLITAN – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi meyakinkan bahwa keputusan penjualan aset PT Sentosa Utama Garmindo (SUG) Cicurug untuk pembayaran upah buruh merupakan langkah yang tepat. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi. Hal tersebut disampaikan Agus, menanggapi sorotan Bupati Marwan Hamami saat menerima ratusan buruh di Pendopo Sukabumi, pada Rabu (6/2) malam. "Saya ingin mengklarifikasi kejadian sebetulnya bahwa DPRD sebenarnya melakukan fungsi pengawasan koordinasi dengan kepala dinas terkait, lalu mendengar masukan dari pihak karyawan dan perusahaan," ujar Agus Mulyadi. Politisi Golkar itu menambahkan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi saat itu mengundangnya hadir dalam pertemuan di PT SUG. Sebagai ketua DPRD, Agus dinilai bisa menenangkan para karyawan. "Saat itu saya hadir atas undangan," katanya. Dalam rapat itu, lanjut Agus, hadir pihak manajemen PT SUG, buyer (pembeli produk garmen, red), unsur kepolisian, perwakilan karyawan dan pimpinan muspika. Rapat itu dipimpin kepala Disnakertrans dan selanjutnya diserahkan kepada staf dinas untuk memimpin rapat. "Di rapat tersebut terjadi komunikasi untuk mencari solusi dari adanya aksi demo yang berkepanjangan gegara adanya tunggakan upah," beber Agus. Saat itu, lanjutnya, opsi penyelesaian masalahnya ada dua. Pertama, manajemen dan buyer diminta menyelesaikan pembayaran upah. Namun opsi tersebut tak bisa diambil karena tidak ada titik temu. "Opsi tidak bisa diambil karena masing-masing mengklaim datanya sendiri-sendiri," ujar Agus. Kemudian dari pihak dinas membuka opsi kedua untuk menjual aset berupa kain atau barang milik perusahaan guna menutupi upah karyawan. Opsi kedua kemudian disepakati dalam rapat karena manajemen dan buyer tidak siap membayar upah. "Jadi sangat keliru apabila ketua DPRD disampaikan atau dipelintir, seolah-olah membuat inisiatif untuk menjual kain tersebut," ungkapnya. “Ya, boleh dicek bahwa itu ada notulen rapatnya, semuanya hadir. Saya hadir di sana dalam fungsi pengawasan sebagai Ketua DPRD yang kebetulan ada di Cicurug,” sambung Agus. Di sisi lain, Agus meyakinkan pihaknya sudah bekerja membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan di PT SUG. Ia meminta Pemkab Sukabumi menyelesaikan masalah itu. "Lalu pemerintah daerah sekarang harus menyelesaikan yang lain, tidak mencari kambing hitam. Tapi harus mengurut dan mencari solusi. Tentu persepsinya banyak. Tapi itulah kemampuan yang bisa kita lakukan," pungkasnya. (kng/ade/mam/run)