JAKARTA - Ketua Umum Forum Operator Pendataan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Edi Kurniadi alias Bhimma mengaku masih bingun dengan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer K2. Rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dianggap sebagai solusi masalah honorer K2. Tapi tidak ada jaminan kelulusan bagi honorer K2 dalam tes PPPK. "Honorer K2 mengikuti PPPK tanpa ada jaminan kelulusan dan tanpa ada jaminan perpanjangan perjanjian kerja tahun berikutnya," kata Bhimma kepada JPNN, Kamis (21/2). Bhimma mengaku, daripada ikut PPPK lebih baik kerja di perusahaan atau pabrik. Dia menuding rezim ini zalim karena honorer K2 yang sudah berpuluh puluh tahun mengabdikan diri tidak diperhatikan dan tidak dihargai sama sekali pengorbanannya. Honorer K2 yang sudah mengabdi paling rendah 15 tahun bekerja dan ada yang sudah di atas 30 tahun bekerja secara terus menerus sampai saat ini. Sekarang oleh rezim ini dibunuh cita-cita honorer K2 untuk bisa menjadi PNS. "Katanya presiden cinta rakyat Indonesia. Halo, Pak Jokowi, kami barisan K2 Indonesia tanggal 30-31 Oktober 2018 ada puluhan ribu honorer K2 tidur di aspal depan Istana, engkau terlantarkan. Engkau malah pergi ke Pasar Bogor. Apakah itu namanya cinta rakyat Indonesia?," kata Bhimma. Dulu, lanjutnya, honorer K2 bangga dengan sosok kesederhanaan Jokowi. Namun, kebanggaan itu pupus semuanya. Sejarah perjuangan K2 Indonesia selama kurun lima tahun ternyata oleh Jokowi tidak digubris sama sekali. "Kami kecewa, jangan salahkan kami barisan K2 Indonesia menenggelamkan suara dukungan di pilpres nanti tanggal 17 April 2019. Kami K2 Indonesia siap bergandeng tangan memenangkan Prabowo-Sandi menjadi presiden 2019-2024," tuturnya. "Di tangan Prabowo-Sandi, kami gantungkan semua masa depan anak cucu kami, juga cita-cita kami. Insyaallah dengan izin Allah SWT Prabowo-Sandi bisa mengangkat derajat K2 Indonesia jadi PNS bukan PPPK," sambungnya. Sumber : jpnn