METROPOLITAN - Setiap gagasan yang dimiliki seseorang tentu memiliki pro kontra tersendiri di masyarakat. Apalagi, gagasan ini dicetuskan oleh calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi berencana akan meluncurkan kartu prakerja bagi masyarakat di era masa pemerintahan periode keduanya nanti. Namun siapa sangka, gagasan yang hendak digunakan calon presiden nomor urut satu di Pilpres 2019 ini mendapat respon baik dari Pengamat Ekonomi, Syarkawi Rauf. Menurutnya, gagasan ini sebagailangkah tepat. Karena, hal ini menjadi terobosan bagi para generasi milenial yang baru saja lulus dan mencari kerja. Bagi Syarkawi, problem saat ini yang dihadapi para angkatan kerja baru adalah adanya ketidaksesuaian antara skill yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah dengan kebutuhan industri. “Dengan adanya kartu prakerja ini bisa disamakan antara kebutuhan industri dan skill yang diperoleh saat menempuh pendidikan,” katanya. Harus diakui bahwa pendidikan yang ada sebelumnya, belum bisa memadukan secara tepat antara kebutuhan industri dengan apa yang dilakukan dunia pendidikan. Karena itu, bagi mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, kartu prakerja itu menjadi solusi bagi para pencari kerja untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi pasar tenaga kerja. Dengan kartu prakerja, para milenial pencari kerja dapat memperoleh pelatihan agar memiliki skill yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di era disrupsi digital. “Jadi kartu prakerja ini solusi bagi para milenial kita,” ucap pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) seraya berharap, dengan adanya kartu prakerja diharapkan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dari para angkatan kerja menjadi lebih singkat. Ia menuturkan, kartu prakerja ini juga merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk bersiap memasuki era bonus demografi. Pembangunan infrastruktur yang telah secara masif dilakukan pemerintah perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berkesinambungan. “Fokus pemerintah yang mulai bergeser dari infrastruktur menjadi pembangunan SDM akan memastikan bahwa dampak bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia maksimal dengan tersedianya SDM yang berkualitas,”ujarnya.(hep/rez)
