BAWASLU OGAH HADIRI REKAPITULASI SUARA

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi tak terlihat pada hari kedua pelaksanaan rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (29/4) hingga Rabu (1/5).

KETUA Bawaslu Kabupaten Suka­bumi Teguh Haryanto mengaku keti­dakhadiran Bawaslu Kabupaten Su­kabumi lantaran sering menemukan kesalahan prosedur tata cara rekapi­tulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Parahnya, hal itu hampir terjadi di seluruh kecamatan se-Ka­bupaten Sukabumi yang tidak sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat 2 huruf c Jo Pasal 17 Ayat 2.

"Kesalahan prosedur tersebut yakni mengenai prosedur rekapitulasi yang seharusnya rekap dilakukan berda­sarkan hasil penghitungan suara di tiap TPS pada wilayah kelurahan/desa. Namun, pelaksanaan rekapitu­lasi dilakukan dengan hanya memba­cakan hasil perolehan di tingkat ke­lurahan atau desa saja," tuturnya kepada awak media, Rabu (1/5).

Padahal, jelasnya, Bawaslu Kabupa­ten Sukabumi telah bersurat kepada

 dengan Nomor 166/Bawaslu-Prov.JB/16/HM.02.00/IV/2019 pada 26 April 2019 Perihal ReKPU Kabupaten Sukabumi komendasi Proses Rekapitu­lasi Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan (PPK). ­

Kemudian pada 28 April 2019, KPU Kabupaten Sukabumi membalas surat dengan Nomor 167/TL.01/SD/03/KPU/3202/IV/2019 Perihal Jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabu­paten Sukabumi, yang berisi bahwa KPU Kabupaten Suka­bumi tidak akan melaksanakan rekomendasi rekapitulasi ulang tingkat PPK se-Kabupaten Su­kabumi.

"Bawaslu Kabupaten Suka­bumi bersurat kembali kepada KPU Kabupaten Sukabumi pada 29 April 2019 dengan No­mor 167/ Bawaslu-Prov.JB/16/HM.02.00/IV/2019 Perihal Re­komendasi Proses Penghen­tian Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, yang diiringi sikap tidak hadir pada pleno tersebut," jelasnya.

Kedua, terkait hal putusan atau rekomendasi yang dikelu­arkan Bawaslu kepada KPU maka harus dijalankan putusan atau rekomendasi a quo oleh KPU Kabupaten Sukabumi. Hal itu sesuai Pasal 18 huruf i Un­dang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“KPU kabupaten atau kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Ba­waslu kabupaten/kota. Jo Pasal 20 huruf j bahwa KPU kabupa­ten/kota berkewajiban melaks­anakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota," paparnya.

Tiga, berdasarkan surat jawaban KPU Kabupaten Sukabumi pada 30 April 2019 dengan Nomor Surat 168/HM.03/SD/03/KPU-Kab/3202/IV/2019 Perihal tang­gapan rekomendasi bahwa KPU Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi terkait proses rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan, namun secara teknis prosedur rekapi­tulasi di tingkat kecamatan KPU Kabupaten Sukabumi mengikuti arahan KPU Provinsi Jawa Barat.

"Atas dasar perkembangan situasi di atas maka Bawaslu Kabupaten Sukabumi, pertama mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Sukabumi yang menjalankan rekomendasi termaksud. Kedua, mengajak seluruh saksi peserta pemilu untuk dapat mengawal proses rekap sesuai prosedur dengan menjaga ketertiban. Ketiga, kepada seluruh elemen masy­arakat agar tetap tenang dan menghormati proses rekapitu­lasi yang dilakukan KPU Kabu­paten Sukabumi," tutupnya. (can/dna/mam/run)