Metropolitan - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin belum bisa menyimpulkan kasus dugaan penyalahgunaan identitas kependudukan yang terjadi saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kasus ini perlu proses pendalaman dan kajian lebih lanjut. "Kita belum bisa pastikan bahwa temuan tersebut murni manipulasi identitas. Karena kita perlu mendalami dan perlu menemukan fakta konkretnya seperti apa," ujar Fahrudin. Menurutnya, kisruh PPDB tingkat SMA sederajat disebabkan dua faktor inti. Pertama, ketidaksiapan masyarakat dalam menerima kebijakan. Kedua, terkait teknis pelaksanaan kebijakan itu tersendiri. "Semua permasalahan ini berawal dari kesiapan masyarakat untuk menerima kebijakan ini. Artinya sosialisasi harus lebih ditingkatkan kembali. Kita juga perlu mengevaluasi sistem zonasi karena semuanya itu perlu pengalaman. Sistemnya secara keseluruhan sudah oke, hanya permasalahan teknisnya saja yang perlu ada perbaikan dan evaluasi khusus," ungkapnya. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai PPDB Online 2019 terlalu ambisius. Menurutnya, sistem zonasi ini belum siap sepenuhnya karena masih terdapat sejumlah kendala seperti sistem administrasi kependudukan. Bahkan saat itu, ia menerima laporan kecenderungan manipulasi kartu keluarga (KK) dan melakukan inpeksi mendadak (sidak) secara langsung untuk memastikan dugaan tersebut. Bima menilai, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, belum siap diterapkan pada daerah-daerah yang masih tertinggal soal administrasi dan infrastruktur yang saat ini belum merata. Masih terdapat wilayah yang ketersediaan sekolahnya ada namun infrastrukturnya belum memadai, begitu pun sebaliknya. Sehingga tidak ada keseimbangan dan perlu adanya evaluasi. (ogi/fin)
