METROPOLITAN - Memasuki Semester II 2019, tender pekerjaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor melonjak. Hingga 1 Juli, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor menerima 618 berkas pelelangan dengan nilai mencapai lebih dari Rp798,9 miliar.
Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi mengatakan, jumlah tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2018 untuk periode yang sama. Namun, secara kualitas di lapangan ada penurunan karena sebagian besar masih dalam proses lelang. “Kalau tahun lalu, paket sudah selesai lelang dan mulai pekerjaan di lapangan lebih banyak dibanding tahun ini untuk semester pertama,” ujar Budi.
Di 2019 ini, dari jumlah paket yang masuk hingga awal Juli, 158 di antaranya telah rampung dilelang dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp203,4 miliar dan total nilai penawaran sekitar Rp188,3 miliar. “Hingga 1 Juli kemarin, tercatat efisiensi dari lelang 7,43 persen atau sekitar Rp15,1 miliar,” terangnya.
Sementara lelang yang masih berjalan untuk periode yang sama ada 282 paket dengan pagu Rp394,3 miliar. Ada pun paket dalam persiapan lelang sebanyak 150 dengan pagu Rp172,1 miliar. “Ada 28 paket dengan pagu sekitar Rp28,9 miliar gagal lelang tapi masih bisa dilanjutkan. Masih ada waktu,” ungkap Budi.
Dari 618 paket pekerjaan, tidak semuanya merupakan pekerjaan konstruksi. Ada juga pengadaan barang, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Sebanyak 435 di antaranya merupakan pekerjaan konstruksi dengan pagu Rp571,6 miliar. Kemudian pengadaan barang 88 paket dengan pagu Rp152,6 miliar, jasa konsultasi 43 paket dengan pagu Rp23,3 miliar dan jasa lainnya Rp51,2 miliar. “Kalau hingga 1 Juli 2018, paket yang masuk ada 500 dengan pagu Rp783,8 miliar. Tahun ini sedikit lebih banyak tapi masih proses lelang. Karena kita memang baru terima berkasnya dari SKPD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengatakan, lelang baru dimulai di semester kedua, maka diprediksi serapan anggaran melonjak pada Oktober atau November. “Kemungkinan di akhir tahun meningkatnya. Karena masih dilelang dan penyedia jasa yang memenangkan lelang belum ada yang mengambil uang muka atau uang termin dari hasil pekerjaannya,” kata Didi.
Ia mengungkapkan, serapan belanja daerah dalam APBD hingga akhir semester I 2019 mencapai 45 persen atau sekitar Rp3,2 triliun dari alokasi Rp7,01 triliun. Pada pos belanja langsung yang berkaitan dengan infrastruktur atau kebutuhan layanan publik, dari alokasi Rp3,9 triliun baru terserap 37 persen atau sekitar Rp1,4 triliun. Didi melanjutkan, pada pos belanja tidak langsung yang didominasi anggaran belanja pegawai, dari alokasi Rp3,11 triliun hingga paruh pertama tahun 2019 terserap 59 persen atau sekitar Rp1,8 triliun. (fin/cek/ ps/els/run)
