METROPOLITAN - Jelang Tahun Anggaran (TA) 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sedang serius dalam merancang APBD agar apa yang dianggarkan nantinya sejalan dengan visi-misi bupati dan wakil bupati. Di samping perancangan APBD 2020, Pemkab Bogor juga dihadapkan dengan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019.
Guna menyukseskan dua agenda besar dan yang juga termasuk prioritas tersebut, Pemkab Bogor saat ini sedang melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan tentunya pembahasan anggaran perubahan (KUPA). ”Ini (pembahasan RKPD untuk APBD 2020, red) yang jangan sampai lolos dulu. Karena kalau KUPA tidak dibahas, ada masalah yang lebih prinsip,” ucap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Iwan menjelaskan, kunci untuk perencanaan anggaran pilkades ada di KUPA karena nantinya juga akan masuk ke APBD Perubahan. Saat ini juga pemerintah masih menunggu LPJP agar mengetahui Silpa yang nantinya akan menjadi acuan APBD Perubahan. ”Nah saat Silpa diketahui, kita proses ke KUPA sampai APBD Perubahan. Itu prioritas. Kalau itu lewat, kasihan calon-calon kades, bisa didemo saya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Deni Ardiana, mengatakan bahwa ada 273 desa yang akan menggelar pilkades serentak dengan memakan biaya Rp32 miliar. ”Iya nanti masuknya di APBD Perubahan,” tandasnya. (cr2/b/els/run)
