METROPOLITAN - PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor sampai akhir tahun ini diprediksi belum punya direksi. Sebab, peraturan bupati (perbup) Bogor yang disebut-sebut akan terbit minggu ini belum juga terealisasi. Meski demikian, ketiadaan direksi sepertinya tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai PD Pasar.
Humas PD Pasar Tohaga, Isni Jayanti, mengatakan, dari segi operasional tidak ada yang berubah sejak kosongnya jabatan direksi dan diisi oleh plt sampai saat ini. Keuntungan yang diterima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini juga disebutnya sudah melewati target yang ditetapkan. “Kami juga tetap melakukan evaluasi tiap bulan,” katanya.
Menurut Isni, walaupun tidak ada yang mengisi jabatan direksi, proses pembangunan di PD Pasar Tohaga tetap berjalan. Ada dua pasar yang akan dibugarkan, yaitu Pasar Cisarua dan Parungpanjang. Pasar Cisarua sendiri mendapatkan stimulus dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar Rp9 miliar. “Kalau Parungpanjang, kami menggandeng investor,” katanya.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas (BP) PD Pasar Tohaga, Andri Latief sampai akhir tahun dirinya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan strategis di PD Pasar Tohaga. “Ya sampai akhir tahun ini kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pedagang dan konsumen pasar,” kata mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasa Pakuan Jaya Kota Bogor itu.
Terpisah, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Saefudin Zuhdi berharap direksi yang nantinya terpilih bisa menambah profit PD Pasar Tohaga. Sebab, potensinya sangat banyak seperti dari pedagang, parkir, penyewaan. ”Perputaran uang di pasar ini kan sangat besar ya, bahkan bisa sampai Rp4 miliar dalam sehari terjadi transaksi, sehingga seharusnya bisa dua kali lipat lah devidennya,” katanya, kemarin.
Menurut dosen STIE Kesatuan tersebut, terlambatnya terbit Perbup juga akan mempengaruhi segi pengelolaan, dan dirinya menilai bahwa penyelewengan dana juga bisa terjadi karena pelaksana tugas (plt) tidak mampu mengambil kebijakan strategis. ”Sisi keuangan juga akan ada hambatan karena mekanisme yang tidak jelas dan bisa ada penyelewengan di dalam prosesnya,” jelasnya. (cr2/b/els)
