METROPOLITAN.id - Anggota DPRD di daerah, termasuk di kota dan kabupaten Bogor diguyur anggaran belasan miliar setiap tahunnya. Dengan jumlah yang cukup besar itu, kinerja dewan periode 2019-2024 harus maksimal dan tidak boleh malas-malasan. Pernyataan tersebut diungkapkan Divisi Riset dan Anggaran Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak saat diskusi dengan tema 'Peta DPRD Baru untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas' di Warkop Migliore Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (22/8). Berdasarkan data Kopel, anggaran besar itu dialokasikan untuk anggaran komunikasi Rp171 juta, anggaran pelatihan Rp3,5 miliar, anggaran penyusunan perda Rp5,9 miar, tunjangan perumahan Rp330 juta, anggaran konsultasi dan studi banding Rp8,1 miliar, pakaian dinas Rp493 juta, anggaran reses Rp2,1 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk fasilitas dan tunjangan lainnya seperti tunjangan beras, tunjangan kesehatan dan lainnya. Jika ditotal plus gaji, per anggota dewan mengantongi sekitar Rp20 juta setiap bulannya. "Dengan jumlah segitu harusnya jangan malas. Misal rumah jauh, tapi kan ada tunjangan perumahan, dia bisa ambil dekat dengan DPRD, jadi nggak bisa alasan. Komunikasi ke masyarakat juga harus lancar, misal lewat telpon saja ada tunjangan komunikasi," kata Anwar saat diskusi. Menurutnya, anggara tersebut memang digelontorkan agar kinerja dewan lebih maksimal. Uang yang dikeluarkan harus sebanding dengan kinerja para wakil rakyat. "Ini outputnya sebenarnya menuntut kinerja. Jadi dengan uang yang keluar harus sebanding dengan kerjanya," ungkapnya. Hasil catatan Kopel, setidaknya ada 4 persoalan layanan publik yang penting dan harus diselesaikan di awal-awal masa jabatan anggota dewan periode 2019-2024. Pertama, angka stunting yang masih besar yaitu 1,6 juta anak. Kedua sekolah rusak yang terus bertambah yang pada 2017 jumlahnya mencapai 6.957 ruang kelas rusak. Ketiga, layanan pencatatan sipil yang tidak berstandar seperti pembuatan KTP yang memakan waktu satu bulan hingga lebih.Keempat, layanan perizinan butuh waktu 1 bulan lebih. Dalam diskusi tersebut, Kopel juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk anggota dewan ke depan. Seperti orientasi awal lebih banyak pada tata kelola pemerintahan, penyusunan tata tertib yang terbuka, pelatihan DPRD dilakukan di Bogor saja untuk efisiensi anggaran, kurangi studi banding alias plesiran dan perkuat basis dapil. "Tiga fungsi dewan yaitu legislasi, pengawasan dan budgeting harus maksimal. DPRD bisa membuat kebijakan yang benar-benar menyentuh persoalan, budgeting bisa mencoret program tidak prioritas dan menggantinya dengan program yanng mendesak seperti di atas, efisiensi anggaran dan pengawasan maksimal," ujar Anwar. Selain itu, Kopel mendorong agar seluruh elemen masyarakat ikut memantau dan mengawal kinerja dewan. (fin)