METROPOLITAN - Hari Tani Na­sional ke-59 diperingati mahasiswa Bogor dengan melakukan unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor, kemarin. Massa yang tergabung dalam Gerakan Re­solusi Bogor (GRB) dari Universitas Djuanda (Unida) Bogor itu menuntut pemerintah melindungi petani dan lahan-lahannya agar tidak beralih fungsi. Koordinator Aksi Egi Gitar mengata­kan, hingga kini 1.000 hektare lahan tani produktif mengalami penurunan produksi karena tidak adanya dukungan dari pemerintah. Karena itu, ia me­minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil langkah tegas dan jelas untuk mengatasi persoalan terse­but. “Kabupaten Bogor ini adalah wi­layah agraria, tapi kenapa para petani­nya malah dipandang sebelah mata? Kami menuntut reformasi agraria di Bumi Tegar Beriman,” tegas Egi. Selain menggelar aksi, puluhan ma­hasiswa yang melakukan aksi juga sempat memblokade satu ruas Jalan Tegar Beriman sebagai bentuk protes. Sementara itu, Dewan Pemusyawara­tan Mahasiswa Fakultas Pertanian (DPM Faperta) Unida Bogor menyampaikan empat tuntutannya saat diterima au­diensi oleh perwakilan Pemkab Bogor. Tuntunan itu meliputi terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bogor. Menuntut pemerintah memberikan perlindun­gan kepada lumbung pangan dan per­tanian. Menuntut dilahirkannya serti­fikat bagi petani terhadap lahan perta­nian miliknya agar tidak lagi terjadi sengketa lahan. Menuntut pemerintah segera memberikan kejelasan terhadap tindak lanjut Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara konkret dan terbuka. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHK) Siti Nurianty mengaku kepe­dulian Pemkab Bogor kepada para petani memang menjadi salah satu fokus. Salah satunya dengan disahkan­nya Perda LP2B Agustus lalu. “Kalau untuk masalah sengketa lahan tani itu bukan ranah kita, tapi BPN. Tapi kita akan terus berupaya agar tidak ada lagi lahan tani yang dialihfungsikan,” tegasnya. (cr2/b/fin/run)