METROPOLITAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor tengah sibuk menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pada Rabu (2/10), masing-masing fraksi akan menyerahkan nama-nama dan formasi untuk mengisi komisi dan bagian lainnya sebelum ditetapkan. Lobi-lobi itu akan semakin intens karena menentukan siapa yang ditinggal dan siapa yang bakal menempati posisi strategis. Posisi ketua komisi menjadi incaran setiap partai politik. Dari tujuh fraksi yang ada, hanya akan ada empat orang yang bakal menjadi ketua komisi. Selebihnya akan disebar sebagai anggota, badan legislasi, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim mengaku ada waktu hingga Rabu untuk partai atau fraksi menyerahkan nama-nama dan posisi usulan. Pria yang juga ketua DPD PKS Kabupaten Bogor itu berharap sembilan partai politik yang tergabung dalam tujuh fraksi sesegera mungkin mengambil keputusan. “Kita kasih kesempatan dulu biar komunikasinya nyaman dan lancar,” kata Agus. Namun sebagai ketua partai, ia juga mengakui bahwa di partainya sendiri masih belum melakukan pembahasan terkait pembagian posisi bagi para anggotanya. Terkait pembagian jatah ketua komisi, ia menampik bahwa PKS yang selama ini mendapat jatah di Komisi IV akan kembali mendapatkan kursi tersebut. “Semua rata, di setiap komisinya akan ada dua orang. Kenapa orang selalu berpikir PKS itu selalu komisi IV, mindsetnya harus diubah. Ini masih dibicarakan,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Ahmad Tohawi Husnullah mengaku sudah menerima surat dari pimpinan DPRD untuk menyetorkan nama-nama terkait AKD. Menurutnya, Fraksi Golkar siap ditempatkan di mana pun. Namun yang jelas, saat Golkar menjadi pemenang pada pemilu lalu, semua fraksi diakomodasi. “Ya kalau kami di mana pun siap. Karena ketika kita juara di Kabupaten Bogor, kita juga cukup membagi dengan semua fraksi. Kalaupun mereka bersikukuh akan menggunakan koalisi pilkada, kita tidak masalah. Golkar sudah berpengalaman membangun Bogor. Jadi di dalam atau di luar, yang penting membangun. Kita cukup berpengalaman,” ungkapnya. Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra Heri Aristandi berharap pembahasan AKD berjalan cepat dan lancar karena berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Terkait komposisi AKD, dirinya mengaku masih melakukan komunikasi dengan internal maupun eksternal. “Kita mah yang penting nyaman saja di DPRD. Nanti kan tinggal komunikasi saja biar enak dengan teman-teman partai lain. Kalau intinya kita nyaman, berarti kerjanya juga bagus nanti,” ujar Heri. Partai Gerindra sendiri menjadi pemenang pemilu 2019 di Kabupaten Bogor dan berhak atas kursi ketua DPRD. Saat disinggung apakah partainya akan mendapat jatah ketua komisi, dirinya mengaku hal itu merupakan suatu kewajaran. “Kalau kami sih bagaimana kesepakatan nanti dengan teman-teman yang lain. Tapi ya wajar kalau ketua komisi, karena kami kan 14 kursi. Yang jelas kita coba mengakomodir semua, nanti tinggal diatur,” tandasnya. Pengamat politik Yusfitriadi menilai proses pembentukan AKD berkaitan erat dengan bargaining partai politik. Sebab, komposisi itu juga tak dipungkiri berkaitan dengan koalisi di pilkada 2018. Sehingga ada kemungkinan beberapa partai di luar koalisi yang ditinggalkan atau tidak mendapat kursi ketua komisi. “Koalisi pilkada antara PPP dan Gerindra ini kan sudah sangat kuat. Seharusnya di luar itu harus lebih realistis,” terang Yusfitriadi. Ia juga berharap pembagian jatah kursi AKD tidak molor terlalu lama. Sebab, kondisi tersebut bisa merugikan masyarakat. (cr2/c/fin/run)
Senin, 22 Desember 2025
