METROPOLITAN - Ketua Industri All Indonesia Council, Iwan Kusmawan, berpendapat terkait beberapa an­caman para pengusaha yang bera­lasan relokasi dikarenakan upah naik. Iwan meminta pengusaha untuk tidak cengeng dan lebay ke­tika ada kenaikan upah minimum sesuai peraturan. Bahkan ia mem­pertanyakan komitmen dari peru­sahaan tersebut. ”Perlu diketahui bahwa di Indo­nesia hampir 90 persen lebih seluruh pabrik adalah penerima order, dengan kata lain pabrik tersebut mengerja­kan pesanan dari pihak brand alias buyer dari perusahaan multi nasio­nal,” kata Iwan, kemarin. Menurutnya, dalam konteks kese­jahteraan dan regulasi, buyer ini me­miliki komitmen yang cukup kuat. ”Terkait dengan upah, secara umum dan rutin sesuai aturan, bahwa satu tahun sekali diberlakukan,” jelasnya. Selain itu, sebelum Peraturan Pe­merintah (PP) 78/2015 diberlakukan, penentuan upah dibicarakan se­cara tripartit di dewan pengupahan dengan berpatokan kepada hasil survei ke pasar-pasar yang sudah ditentukan. ”Sementara semenjak 2015 berla­kunya PP 78, penetapan hanya di­dasarkan pada pertumbuhan eko­nomi dan inflasi, tidak melalui tri­partit atau dewan pengupahan,” ujarnya. Ia pun meminta pelaku usaha ha­rus jujur, upah minimum itu buat pekerja yang masa kerja nol sampai satu tahun dan bujangan. ”Tapi fak­tanya bujangan maupun keluarga dan di atas satu tahun masa kerja tetap upah minimum,” terangnya. Jika tuntutannya sebatas upah mi­nimum, ia menilai harusnya pen­gusaha paham bahwa itu jauh dari kata sejahtera. ”Untuk itu, pekerja dan buruh dan serikat pekerja harus juga mempersiapkan konsep struk­tur skala upah dan upah sektor,” pungkasnya. (hep/ade/suf/run)